Pengamat ekonomi yang juga Direktur Econit Advisory Group, Hendri Saparini mengatakan, pemerintah tidak sekadar dikritik tetapi perlu ditawari paradigma ekonomi dalam berbagai hal yang saat ini sudah mengarah pada liberalisasi dan neoliberal. <p style="text-align: justify;">Pengamat ekonomi yang juga Direktur Econit Advisory Group, Hendri Saparini mengatakan, pemerintah tidak sekadar dikritik tetapi perlu ditawari paradigma ekonomi dalam berbagai hal yang saat ini sudah mengarah pada liberalisasi dan neoliberal.<br /><br />"Kita tidak ingin mengkritisi pemerintah semata, tetapi kita juga ingin menawarkan paradigma ekonomi yang lebih menguntungkan untuk kesejahteraan rakyat," kata Saparini di Palu, dalam dialog krisis pangan dan energi, Minggu.<br /><br />Dialog yang diselenggarakan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulteng tersebut menghadirkan sejumlah aktivis pemuda dan akademisi di daerah ini.<br /><br />Hendri hadir di Palu atas undangan KPU Sulteng sebagai salah seorang panelis dalam debat calon gubernur yang disiarkan salah satu televisi nasional. Peluang tersebut sekaligus dimanfaatkan oleh KNPI setempat untuk berdialog dengannya.<br /><br />Menurut Saparini, kegagalan ekonomi Indonesia terjadi sejak krisis 1998, salah satunya penyebabnya karena Indonesia keliru dalam implementasi. Kegagalan itu juga akibat konsep pengelolaan sumber daya alam yang keliru.<br /><br />"Energi misalnya, sudah dijadikan komoditas bukan lagi sebagai modal untuk membangun," kata Hendri.<br /><br />Dia mengatakan, kompetitif energi di Indonesia masih rendah padahal Indonesia kaya dengan energi, tetapi kebijakan harga energinya masih mengacu pada harga internasional.<br /><br />"Harga energi kita sama seperti apa yang ditetapkan di Jepang dan Singapura. Mestinya kita punya strategi sendiri dalam penetapan harga sehingga bisa menjadi daya saing kita," katanya.<br /><br />Menurut dia, listrik di Indonesia menjadi mahal karena sebagian sumber-sumber energi sudah dijual ke investor asing. Industri energi dalam negeri yang mestinya pakai gas tapi tidak dimanfaatkan karena gas sudah dijual sebagian ke pihak asing. "Paradigma ini yang membuat kita semakin lama semakin melenceng," katanya.<br /><br />Dia mengatakan, jika dikomparasikan dengan China, negara itu menjadi negara produsen manufaktur paling kompetitif di dunia karena energinya paling murah. Di negara tirai bambu itu tidak diperkenankan menjual batu bara ke luar. Mereka memanfaatkan energi untuk kepentingan dalam negeri. Begitu pun usaha kecil menengahnya juga maju karena energinya cukup tersedia.<br /><br />China kata dia, tidak berhutang dalam pengelolaan energi. Berbeda dengan Indonesia, justru berhutang dulu baru bisa mengembangkan energinya.<br /><br />"Kita perlu merubah cara pandang kita tentang pengelolaan energi dalam negeri," katanya.<br /><br />"Indonesia punya industri tetapi itu hanya dangkal," katanya.<br /><br />Menurut Hendri, Indonesia yang dikenal sebagai negara penghasil rotan, dua tahun lalu membebaskan ekspor rotan mentah ke China. Saat ini kata dia, China sudah punya stok rotan untuk 10 tahun mendatang, padahal negara itu tidak punya lahan rotan.<br /><br />"Rotan di Indonesai diekspor ke China, ini artinya kita mengekspor tenaga kerja ke China," katanya.<br /><br />Demikian halnya di sektor pertambangan, investor asing dibiarkan memperoleh kepemilihan lahan yang luas. Tetapi di sektor lain seperti usaha kafe dan galeri, mereka diproteksi. Padahal minat mereka pada sektor-sektor yang diproteksi tersebut rendah.<br /><br />"Mana mungkin mereka tertarik untuk invetasi di warung kopi, tapi ini justru yang diproteksi pemerintah, lalu memberikan peluang untuk investasi di sektor pertambangan," kata Hendri.<br /><br />Paradigma ekonomi yang ditawarkan Hendri adalah penguatan industri dalam negeri sehingga memiliki nilai tambah. Indonesia sudah harus menjadi negara produsen bukan lagi negara tujuan impor. (Eka/Ant)</p>














