Sekda Kotim Diperkarakan Ke Komisi Yudisial

oleh
oleh

Ahli waris tanah Bandar Udara (Bandara) Haji Asan Sampit memperkarakan Pelaksana tugas (Plt) Sektretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Putu Sudarsana ke Komisi Yudisial. <p style="text-align: justify;">"Kami akan perkarakan Plt Sekda Kotawaringin Timur Putu Sudarsana ke Komisi Yudisial karena telah membacakan amar putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA)," kata ahli waris tanah Bandara, Rusdi Saad, di Sampit, Rabu. <br /><br />Ia mengatakan, amar putusan PK tersebut seharusnya dibacakan oleh pihak panitera pengadilan sebab PK adalah dokumen rahasia negara dan hanya boleh diketahui oleh pihak pengadilan dan pihak yang berperkara. <br /><br />Menurut Rusdi, tindakan yang dilakukan Plt Putu Sudarsana telah melanggar hukum dan sudah melangkahi yang menjadi tugas pihak pengadilan. <br /><br />Dengan lantang Plt Sekda membacakan copy amar putusan PK itu di landasan pacu Bandara Haji Asan Sampit pada Senin (17/1) sore. <br /><br />"Kami juga mempertanyakan darimana Plt Sekda Putu Sudarsana mendapatan copy amar putusan PK tersebut, sementara pada waktu itu kami sebagai pihak yang berperkara belum menerima copy amar putusan PK itu," katanya. <br /><br />Kalau memang benar Plt Sekda Kotawaringin Timur Putu Sudarsana mendapatkan copy amar putusan PK dari pengadilan maka pihak Pengadilan Negeri (PN) Sampit telah melanggar hukum yang berlaku. <br /><br />Rusdi juga mengaku pihaknya baru mendapatkan salinan amar putusan PK tersebut pada Rabu (19/1) pukul 11.05 WIB dari Pengadilan Negeri Sampit melalui Panitera Muda (Panmud) Gazali. <br /><br />"Copy amar putusan PK yang baru kami terima ini rencananya akan kami kirim ke pengacara Bangun Siregar, Robet Setianegara dan rekan selaku pengacara kami karena mereka belum mendapatkan copyan amar putusan PK," terangnya. <br /><br />Amar putusan PK yang dibacakan Plt Sekda Kotawaringin Timur pada Senin (17/1) sore juga janggal, sebab dalam nota pengiriman itu tertulis copy amar putusan dikirim pada Selasa (18/1). <br /><br />Pemerintah daerah dalam perkara perdata antara R.A Djalal dengan Gusti Muhammad Saad sebetulnya tidak memiliki kewenangan, namun mengapa Plt Sekda Kotawaringin Timur malah lebih dulu mendapat dan membacakan salinan amar putusan PK itu. <br /><br />Dirinya juga mengaku pembongkaran pagar kawat berduri di landasan pacu dilakukan sindiri oleh pihaknya atas saran dari pihak Kepolisian Rosor (Polres) Kotawaringin Timur, Rusdi juga membenarkan kalau ia sempat dijadikan tersangka dalam sengketa tanah tersebut. <br /><br />Sementara Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur AKBP Abdul Hasyim membenarkan atas status tersangka yang ditetapkan kepada Rusdi, namun yang bersangkutan tidak ditahan. <br /><br />"Hingga saat ini status Rusdi masih menjadi tersangka dan belum ada pencabutan status tersebut karena dikhawatirkan mereka akan melakukan pemagaran kembali landasan pacu," ungkapnya.<strong> (das/ant)</strong></p>