Sekda: Penerimaan CPNS Sintang Prosedural Dan Transparan

oleh

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Zulkifli HA mengatakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di kabupaten itu sudah sesuai prosedur yang berlaku. <p style="text-align: justify;">"Tidak ada ruang untuk orang bisa bermain apalagi pihak ketiga yaitu Universitas Gajah Mada tentunya tidak mau mempertaruhkan kredibilitasnya," kata Zulkifli di Sintang, Rabu (22/12/2010). <br /><br />Pemkab Sintang, Selasa (21/12) telah mengumumkan hasil seleksi penerimaan CPNS di kabupaten itu dan hasilnya dipasang di sejumlah tempat seperti di kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretariat Daerah. Para pelamar pun berjubel melihat hasil seleksi apalagi di pengumuman yang ditempel tersebut juga dicantumkan ranking dan nilai tiap peserta tes. <br /><br />"Kita serentak mengumumkan hasil penerimaan ini bersama 13 kabupaten/kota lainnya di kalbar, kecuali Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan sendiri," jelasnya. <br /><br />Ia menjelaskan, pada tanggal 18 Desember lalu, hasil tes CPNS di serahkan oleh UGM langsung ke Gubernur Kalbar. <br /><br />"Ketika penyerahan itu, semua Bupati, Sekda, DPRD, Bawasda dan Bawasprov di tambah BKD dan saksi-saksi lainnya hadir," imbuhnya <br /><br />Jadi menurutnya, apapun hasil tes CPNS tersebut adalah merupakan hasil akademik. <br /><br />"Apalagi saat itu hasil yang diserahkan sudah dalam bentuk `compact disk`, jadi tidak ada yang bisa mengubahnya," jelasnya. <br /><br />Ia sangat yakin dengan dibantu oleh UGM maka hasil penerimaan itu sudah benar-benar objektif. <br /><br />"Mereka sangat serius menggodok penerimaan CPNS ini dan saya yakin sudah sangat transparan," imbuhnya. <br /><br />Ia mengatakan, hasil tes penerimaan CPNS sampai di Sintang masih dalam keadaan tersegel. <br /><br />"Untuk membukanya, kami menghadirkan anggota DPRD dan sejumlah pihak lainnya, waktu itu yang membukanya wakil bupati," jelasnya. <br /><br />Soal tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan ternyata tidak lulus ketika mengikuti tes, ia mengatakan pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak untuk itu. <br /><br />"Karena semua proses dikelola profesional sehingga tidak ada pertimbangan lain, murni berdasarkan hasil tes," ucapnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>