Singkawang Bersiap Jadi Kota Layak Anak

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Kota Singkawang sebagai proyek percontohan penerapan Kota Layak Anak. <p style="text-align: justify;">"Untuk mempersiapkan rencana aksi dan implementasi, sudah disusun rencana kerja anggaran dalam mendukung percepatan Kota Layak Anak di tahun anggaran 2011," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Singkawang HM Nadjib, Sabtu (08/01/2011). <br /><br />Ia menjelaskan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006 telah meluncurkan Program Kota Layak Anak. <br /><br />Menurut dia, saat ini sudah 15 kabupaten dan kota yang menjadi proyek percontohan Program Kota Layak Anak tersebut. <br /><br />Kota Layak Anak, kata dia, berdasarkan ketetapan UNICEF adalah kota yang menjamin hak setiap anak menjadi warga kota. <br /><br />Ia menambahkan, sebagai warga kota, berarti anak keputusannya mempengaruhi kotanya, mengekspresikan pendapat mereka tentang kotanya, dapat berperan dalam kehidupan keluarga, komunitas dan sosial. <br /><br />"Kota-kota yang bisa menuntaskan masalah anak berpotensi besar menjadi Kota Layak Anak," kata HM Nadjib. <br /><br />Namun, lanjut dia, program itu tidak akan berjalan dengan baik sesuai harapan tanpa didukung oleh semua pihak. <br /><br />Ia mengatakan, tidak ada satu manusia yang dilahirkan itu langsung tumbuh besar, super, mapan dan mandiri tanpa melalui masa kanak-kanak. <br /><br />"Masa kanak-kanak, merupakan masa yang amat penting dalam pembentukan karakter," katanya menegaskan. <br /><br />Ia mengatakan, perlunya mendidik anak pada usia dini melalui pendidikan anak usia dini dengan sektor utama dari Dinas Pendidikan. <br /><br />Sedangkan kesiapan Kota Singkawang dalam upaya menuju Kota Layak Anak akan dilakukan melalui pembentukan Sekretariat Gugus Tugas, pendataan dan pemutakhiran data anak. <br /><br />"Kota Layak Anak merupakan strategi pembangunan tingkat kota/kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya para pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan NGO/LSM serta perguruan tinggi," kata dia. <br /><br />Selain itu, dengan menggunakan perencanaan secara komprehensif dan menyeluruh berkelanjutan dalam bentuk program atau kegiatan yang digunakan untuk memenuhi pemenuhan hak-hak anak. <strong>(phs/Ant)</strong></p>