Studi Banding DPRD Kalsel Fokus RTRWP Riau

oleh

Komisi III DPRD kalimantan selatan yang membidangi bidang pembangunan dan infrastruktur, melakukan studi banding ke Riau – sumatera, dengan fokus rencana tata ruang wilayah provinsi tersebut. <p style="text-align: justify;">"studi banding kami ke riau kali ini, khusus mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi (rtrwp)," ujar ketua komisi iii dprd kalimantan selatan (kalsel) h puar junaidi, di banjarmasin, selasa.<br /><br />"namun rupanya penyelesaian persoalan rencana tata ruang wilayah provinsi (rtrwp), kita tampaknya lebih maju selangkah bila dibandingkan dengan mereka," ungkapnya dari hasil studi banding ke "tanah adat melayu" riau tersebut beberapa hari lalu. <br /><br />Sebagai contoh, untuk rtrwp kalsel kini sudah mendapat rekomendasi dari kementerian kehutanan republik indonesia, tingkat rekomendasi kementerian pekerjaan umum, lanjut mantan ketua badan legislasi (banleg) dprd provinsi setempat.<br /><br />Sedangkan rtrwp riau sampai saat ini belum mendapat rekomendasi dari kementerian kehutanan dan pekerjaan umum, sehingga proses perjuangan mereka relatif masih panjang bila dibandingkan dengan kalsel.<br /><br />Ketua fraksi partai golkar dprd kalsel mengungkapkan, pada dasarnya hampir semua provinsi di indonesia, persoalan rtrwp sama, yaitu sampai sekarang belum ada kejelesan atau titik terang dari pemerintah pusat.<br /><br />Padahal, menurut mantan ketua komisi a (kini i) bidang hukum dan pemerintahan dprd kalsel itu, keberadaan rtrwp tersebut mendesak, karena merupakan pedoman dasar dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.<br /><br />"tanpa rtrwp, tata kebijakan dan pelaksanaan pembangunan juga bisa tidak jelas atau kurang terarah. Karena rtrwp terdahulu sudah tak sesuai lagi dengan kondisi obyektif perkembangan dan tuntutan pembangunan," tandasnya.<br /><br />Ketua angkatan muda pembaharuan indonesia (ampi) kalsel itu berharap, persoalan rtrwp segera terselesaikan, sehingga bisa menjadi pedoman dasar serta menyinkronkan rencana tata ruang kabupaten/kota (rtrwk).<br /><br />"sebab tanpa rtrwp terlebih dahulu, sulit bagi kabupaten/kota untuk menentukan rtrwk mereka," kata puar junaidi.<br /><br />Petani HST keluhkan HPP gabah<br />Barabai, 22/3 (antara) – sejumlah petani di kabupaten hulu sungai tengah, kalimantan selatan mengeluhkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah yang di nilai terlalu rendah.<br /><br />Menurut seorang petani di kecamatan labuan amas selatan, ilham di barabai, ibu kota hst, selasa, rendahnya hhp gabah membuat petani enggan menjualnya kepada pemerintah.<br /><br />"patokan hpp gabah masih di bawah harga pasar sehingga rugi bila menjualnya kepada pemerintah," ujarnya.<br /><br />Berdasarkan inpres nomor 7 tahun 2009, pemerintah menetapkan hpp gabah yang menjadi patokan harga beli pengusaha penggilingan padi dari petani sebesar Rp2.640 perkilogram. <br /><br />Sedang hpp beras yang merupakan patokan harga beli bulog dari para pengusaha penggilingan padi ditetapkan pemerintah sebesar rp5.060 perkilogram.<br /><br />Ia mengatakan, dengan hpp gabah yang sebesar Rp2.640 tersebut hanya menguntungkan bagi pengusaha penggilingan padi saja karena terdapat selisih cukup besar yaitu Rp2.420. <br /><br />"petani tidak bisa menjual langsung ke bulog dan harus puas dengan hpp yang telah ditetapkan itu sehingga di sini yang diuntungkan hanya para pengusaha penggilingan padi saja," katanya.<br /><br />Ia menambahkan, dengan tingginya harga pupuk saat ini dan biaya operasional lainnya dalam menggarap sawah, membuat hpp gabah terasa tidak memihak petani.<br /><br />"belum lagi kemungkinan gagal tanam atau gagal panen karena cuaca ekstrim sehingga bila ada petani yang menjual gabah ke pemerintah itu hanya karena terpaksa saja," tambahnya.<br /><br />Saat ini, di pasaran harga gabah dengan kualitas paling rendah di hst berkisar Rp3.000 hingga Rp4.000 perkilogram.<br /><br />Diharapkan, pemerintah dapat menaikkan hpp gabah minimal menjadi Rp3.000 perkilogram.</p>