Bupati Sintang Drs.Milton Crosby, M.Si menegaskan pelaksanaan UAS.BN tetap akan berlangsung dan tidak akan terpengaruh oleh ancaman aksi boikot yang akan dilakukan oleh para guru, terkait dengan tunjangan daerah terpencil atau perbatasan. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikannya seusai membuka Raker BKB di Aula KPU Sintang, Selasa (05/04/2011).<br /><br />Dirinya menilai, persoalan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dalan komunikasi terkait dengan mekanisme dalam penerimaan tunjangan.<br /><br />“UAS akan tetap berjalan. Tidak ada masalah. Yang jelas sekarang adalah ada kesalahan komunikasi saja. Persoalan tersebut sudah kita urus ke pusat,” ungkap Milton.<br /><br />Ketika ditanyakan letak permasalahan yang sesungguhnya, dirinya menyatakan tidak sepenuhnya mengetahui dimana letak kesalahan yang sebenarnya sehingga ada guru yang belum mendapatkan tunjangan. Selain itu, dana juga tidak masuk ke rekening Pemerintah Daerah melainkan langsung ke rekening masing-masing guru.<br /><br />“Saya tidak mengetahui dimana kesalahannya, karena dana tersebut langsung ditransfer ke rekening mereka dan tidak melalui rekening pemerintah daerah,” kata Milton.<br /><br />Bupati juga menegaskan, kepada para guru yang sudah mendapatkan penjelasan baik oleh kepala dinas pendidikan provinsi melalui berita, maupun langsung oleh Komisi III DPRD Sintang serta Kepala Dinas Pendidikan kabupaten, akan terus melanjutkan aksi dengan mogok mengajar ataupu boikot UAS.BN, Pemerintah daerah juga akan mengambil sikap tegas dengan PP No.53 tahun 2010.<br /><br />“Guru yang tetap tidak menerima penjelasan serta akan menjalankan tuntutan mereka silahkan saja, namun PP No.53 tahun 2010 tersebut tetap akan kita jalankan,” tegas Milton.<br /><br />Ditambahkan, sebelum semuanya terjadi, dirinya selaku Kepala Daerah meminta kepada semua guru yang terlibat didalamnya untuk bersabar, karena Pemerintah Daerah, Komisi III DPRD Sintang serta Kepala Dinas Pendidikan kabupaten sudah mengurus semuanya ke pusat.<br /><br />“Saya minta kepada guru-guru ini supaya bersabar dulu, semua sudah diurus. Tinggal kita menunggu keputusan dari Pusat saja. Saya minta para guru dapat menyikapinya dengan kepala dingin dan jangan mengedepankan emosional. Jika bersikeras untuk melanjutkan aksinya, ini bukanlah cara yang elegan dari seorang pendidik. Pemerintah daerah tidak tinggal diam dengan masalah tersebut, kecuali jika pemda tak ambil peduli. Saya meminta kepada para guru untuk bekerja seperti biasa, mengedepankan profesionalismenya untuk memajukan anak didik,” pinta Bupati.<br /><br /><strong>Tak Bisa Ditutupi Dana Pemda</strong><br /><br />Milton Crosby juga menjelaskan, polemik masalah tunjangan guru yang belum diterima ini, diakui tidak dapat ditalangi atau ditutupi sementara dengan dana Pemerintah Daerah. Selain jumlahnya yang cukup besar, pemerintah daearah juga tidak dapat mengintervensi proyek dari pusat.<br /><br />“Pemerintah daerah tidak akan bisa menalangi dana tersebut, karena bukan ranahnya dan itu adalah proyek pusat. Jumlahnya juga cukup besar mencapai miliaran rupiah. Masak proyek pusat kita yang harus menutupinya,” tandas Bupati.<br /><br />Kalaupun ada, lanjutnya, pemerintah daerah tidak dapat langsung mengambil keputusan untuk menutupinya.<br /><br />“Harus ada mekanismenya serta koordinasi dengan pemerintah provinsi serta pusat. Jangan sampai kita terjebak ketika BPK mengaudit penggunaan anggaran,” kata Milton.<br /><br />Terhadap kemungkinan jumlah guru penerima yang diminta untuk diajukan kembali, namun Pusat memutuskan kuota yangbberbeda dengan yang diajukan, milton menegaskan jika hal tersebut terjadi pemerintah daerah meminta penjelasan resmi dari pusat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman untuk kedua kalinya. <strong>(*)</strong></p>
