Wagub : Peranan Staf Ahli Harus Lebih Diperjelas

oleh

Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengatakan, kalangan staf ahli di lingkungan pemerintah provinsi diharapkan memiliki bentuk yang lebih jelas dalam pemerintahan dan tidak tumpang tindih dengan peran asisten <p style="text-align: justify;">Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengatakan, kalangan staf ahli di lingkungan pemerintah provinsi diharapkan memiliki bentuk yang lebih jelas dalam pemerintahan dan tidak tumpang tindih dengan peran asisten.<br /><br />Selama ini, kata Gatot Pujo Nugroho di Medan, Senin, peranan staf ahli di lingkungan pemprov di Tanah Air dinilai masih kurang rinci.<br /><br />"Kesannya masih bereksprimen," katanya usai melepas rombongan peserta rapat koordinasi (rakor) staf ahli gubernur dan kepala biro organisasi pemprov se-Indonesia menuju lokasi wisata Danau Toba.<br /><br />Ia menjelaskan, keberadaan jabatan staf ahli gubernur selama ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.<br /><br />Keberadaannya dalam roda pemerintahan diharapkan dapat memberikan masukan kepada gubernur untuk mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kekhususan bidangnya.<br /><br />Dengan pengalaman di pemerintahan di provinsi masing-masing, staf ahli seharusnya mampu menjadi "think tank" atau wadah pemikir gubernur.<br /><br />Namun, kalangan staf ahli diharapkan dapat membuat formula yang tepat dalam menjalankan tugasnya dan tidak tumpang tindih dengan kalangan asisten yang juga berperan membantu gubernur dalam pelaksanaan pemerintahan.<br /><br />Dengan pengalaman di pemerintahan di provinsi masing-masing itu juga, pihaknya berkeyakinan peserta rakor staf ahli gubernur dan kepala biro organisasi dapat menciptakan formula tugas tersebut.<br /><br />"Harus dicari (formula) agar tidak tumpang tindih dengan asisten," katanya.<br /><br />Meski mengisyaratkan adanya kesan tumpang tindih dengan peran asisten, namun Wakil Gubernur Sumut tidak menyebutkan keberadaan staf ahli sebagai jabatan yang mubazir.<br /><br />"Tidak ada jabatan yang mubazir, tetapi (peranannya) perlu diformat ulang," kata Gatot Pujo Nugroho.<br /><br />Kepala Biro Organisasi Pemprov Sumut Ferlin Nainggolan mengatakan, rakor yang diselengarakan di kawasan Danau Toba pada 14-16 Maret itu menargetkan adanya rekomendasi mengenai penguatan peranan staf ahli dan biro organisasi di tingkat pemprov.<br /><br />Sebelum menyusun rekomendasi itu, peserta rakor akan mendapatkan materi dari sejumlah narasumber, diantaranya Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Agung Mulyana dan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan I Made Suwandi. (Eka/Ant)</p>