Warga Diimbau Tak Beri Uang Pengemis Jalanan

oleh

Warga Samarinda diminta tidak memberi uang kepada pengemis di jalanan karena semakin diberi jumlahnya semakin banyak, apalagi kebanyakan pengemis tersebut dimanfaatkan oleh koordinatornya. <p style="text-align: justify;">"Kami harap warga mendukung penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih berkeliaran, di antaranya dengan tidak memberi uang, apalagi anak-anak yang dimanfaatkan oknum tertentu," kata Wakil Wali Kota Nusyirwan Ismail di Samarinda, Jumat. <br /><br />Menurutnya, tidak memberi uang bukan berarti kejam karena mereka terutama anak-anak merupakan korban eksploitasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan lahan pendapatannya, atau yang sering disebut koordinator pengemis. <br /><br />Dia mengatakan, justru para gepeng harus dibina karena mereka korban dari orang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, mata rantai yang menjadikan anak-anak sebagai pengemis harus diputus, yakni antara koordinator dengan gepengnya. <br /><br />"Kalau perlu kita bawa koordinatornya ke proses hukum. Kita juga perlu berbicara dengan daerah asal anak-anak itu, apalagi anak-anak mempunyai hak dasar dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang dan kehidupan layak," katanya. <br /><br />Menyinggung tentang kesehatan anak, baik yang meminta-minta maupun berjualan koran pasti terganggu kesehatannya dengan berdiri berjam-jam di perempatan jalan, mereka akan menghirup CO2 (karbondioksida) dari knalpot kendaraan. <br /><br />Nusyirwan mengaku prihatin dengan kesehatan anak-anak itu dalam jangka panjang karena setiap hari menghisap udara yang sudah tercemar dari asap kendaraan bermotor, sehingga bisa mengganggu paru-paru dan menyebabkan berbagai penyakit. <br /><br />Dia mengatakan, selain harus memutus mata rantai dan memproses secara hukum koordinatornya, instansi terkait juga diminta untuk mempertajam sistem kependudukan, pihak kecamatan juga diminta melakukan pembinaan. <br /><br />Terkait sejumlah anak yang berhadapan dengan hukum, dia mengaku prihatin dengan angka yang terjadi di Kaltim, yakni pada 2008 mencapai 152 perkara dan tahun 2009 sebanyak 166 perkara. <br /><br />Sedangkan di Kota Samarinda yang merupakan Ibukota Provinsi Kaltim, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada 2008 mencapai 42 perkara dan pada 2009 sebanyak 28 perkara. <strong>(das/ant)</strong></p>