Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nasional (YLBHN) Kota Dumai, Riau, meminta pemerintah setempat hati-hati dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp803 miliar yang disahkan beberapa waktu lalu. <p style="text-align: justify;">Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nasional (YLBHN) Kota Dumai, Riau, meminta pemerintah setempat hati-hati dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp803 miliar yang disahkan beberapa waktu lalu.<br /><br />"Peruntukkan juga jangan asal-asalan dan sembrono. Selain itu kita juga meminta pemkot fokus terhadap suatu permasalahan. Contohnya kalau memang peningkatan mutu sumberdaya manusia menjadi prioritas utama, segera tuntaskan, dan jangan setengah-setengah," kata Ketua YLBHN Ir Hasbi kepada ANTARA di Dumai, Minggu.<br /><br />Menurut Hasbi, segala sesuatu yang setengah-setengah akan membuat semuanya tidak maksimal dan terkesan sia-sia.<br /><br />"Kita harapkan pemkot fokus terhadap penyelesaian suatu masalah yang ada. Semuanya hanya bisa dilakukan dan dituntaskan dengan baik jika fokus terhadap satu permasalahan. Setelah satu masalah selesai, baru masuk kemasalah lainnya," kata dia.<br /><br />Berdasarkan pengamatan, kata dia, pemerintah yang sudah-sudah, selalu tidak fokus alias memecahkan permasalahan dengan rumus yang salah.<br /><br />Hal ini yang menyebabkan semuanya serba gantung, dan sudah pasti yang menjadi korban atas kecerobohan pemeirintah itu adalah masyarakat, katanya.<br /><br />Sebagai contoh yakni proyek pengadaan air bersih untuk rakyat. Memasuki periode kedua atau melebihi lima tahun sejak proyek tersebut berjalan, sampai sekarang juga belum tuntas.<br /><br />Begitu juga dengan proyek perbaikan drainase, gang-gang perkotaan, dan lainnya yang sampai saat ini masih juga belum kunjung tuntas.<br /><br />Untuk itu, terang dia, diharapkan pemerintah daerah dapat bertindak bijak dalam mengalokasikan anggaran yang sebenarnya bersumber dari rakyat itu.(Eka/Ant)</p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
