MELAWI – Menindaklanjuti surat dari KPU RI terkait penambahan waktu untuk penyempurnaan DPTHP2 selama 30 hari, maka KPU Melawi melakukan rapat koordinasi bersama Bawaslu dan peserta pemilu, terkait dengan pencermatan penyempurnaan bersama.
“Dari hasil rapat koordinasi tersebut, di tataran KPU Melawi data DPTHP 2 sudah clear dan progresnya sudah 100 persen seperti yang ditetapkan pada pleno DPTHP 2,” kata ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo, ditemui di ruangan kerjanya, kemarin.
Lebih lanjut Ia mengatakan, namun begitu Bawaslu akan melakukan pencermatan lansung ke lapangan dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke tingkat desa. “Jadi kami dari KPU hanya sebatas menerima rekomendsi dari Bawaslu,” paparnya.
Dedi berharap, ketika adanya temuan data pemilih yang belum masuk pada DPTHP 2 dan diserahkan rekomendasi terkait halk itu dari Bawaslu ke KPU melawi,maka bisa disertai dengan data yang lengkap. “Sehingga kami bisa melakukan penyisiran melalui Sistim Data Pemilih (Sidalih), apakah pemilih bersangkutan sudah masuk apa belum,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, KPU berharap kalaupun di pleno, paling lambat dilaksanakan pada 5 Desember 2018 sudah selesai. Karena batas akhir melakukan rekapitulasi 10 desember.
“Itu kalau memang perlu dilakukan rekap kembali, tapi kalau tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, maka tetapdan tidak perlu dilakukan pleno lagi, hanya berita acaranya saja,” terangnya.
Sedangkan dari peserta pemilu, kata Dedi, semuanya diserahkan ke penyelenggara yakni KPU. Sementara Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga sudah menyampaikan hasil analisa terkait dengan data DP4. Yang mana hasil dari pembukaan posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di setiap desa, dan sudah disingkronkan dengan Dukcapil dan tidak ada persoalan yang terjadi terkait data pemilih.
“Semuanya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Dukcapil,” pungkasnya.(Ed/KN)
