SINTANG, KN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri menyayangkan ketidakhadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Sidang paripurna ke-4 masa persidangan 1 Tahun 2021 dalam rangka perubahan penetapan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Sintang, Selasa 23 Maret 2021.
Menurut legislator Partai Hanura, ini OPD terkait harusnya lebih proaktif dalam pembahasan rapeda yang diusulkan ke DPRD untuk dibahas, bukan sebaliknya.
Heri Jambri menyebut, momen kursi kosong OPD saat sidang paripurna bari kali ini terjadi semenjak dia duduk menjadi wakil rakyat selama 25 tahun.
“OPD tidak hadir, hanya dua itupun diwakili. Saya pikir ini baru terjadi selama saya menjadi dewan. Ini perode kelima saya baru ini terjadi OPd tidak hadir,” ujarnya.
“Bupatinya malah 10 menit sebelum jadwal sidang sudah hadir. Memang agak langka, apa ada masalah komunikasi atau apa kita tidak tahu. Sejarah DPRD Sintang baru ini terjadi, setelah saya 25 tahun jadi nggota dewan,” ungkap Heri Jambri.
Harusnya, pemerintah proaktif sebagai OPD pengusul raperda yang akan dibahas bersama DPRD. Ketidakhadiran kepala OPD dalam Propemperda tentu menjadi pertanyaan besar bagi Heri Jambri.
“Kebutuhan Raperda ini sebenarnya teknis, OPD yang membuthkan, sepertinya mereka tidak perlu dengan perda, menurut saya. Ya ndak apa-apa, dewan juga ndak kerja. Bagaimana mereka yang membutuhkan raperda yang diusulkan sebagai payung hukum untuk melaksanakan kegiatan. Secara pribadi saya sangat menyanyanfkan dan prihatin,” jelasnya.
Heri menegaskan tugas pokok satu di antaranya membahas Perda. Menurutnya, raperda usulan dan inisiatif sangat berbeda. Oleh sebab itu, ketidakhadiran OPD dalam sidang paripurna dipertanyakan keseriusannya dalam mengusulkan raperda.
“Kalau eksekutif mau (bahas) ya kita bahas kalau mereka ndak mau (ya) udah. Ini bukan perda inisiatif. Semoga mereka membutukan perda ini akan lebih proaktif,” harapnya. (9s)
