SINTANG, KN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Maria Magdalena menilai, untuk mengentaskan angka garis kemiskinan tertinggi se-Kalbar, Kabupaten Sintang harus memperioritaskan infrastruktur jalan.
Menurutnya, apabila infrastruktur tersebut sudah baik, hasilnya akan berdampak luas terhadap mobilisasi masyarakat. Sehingga, perekonomian di daerah bisa membaik.
Dikatakan Maria, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 lalu yang digodok saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sudah baik. Ada beberapa hal difokuskan untuk penurunan angka kemikiskanan di Kabupaten Sintang.
“Programnya sangat bagus sudah sesuai dengan RPJMD kabupaten sintang,” katanya.
Seperti diketahui, penurunan angka kemiskinan akan dilakukan melalui empat hal: Peningkatan infrastruktur dasar, saniatasi, optimalisasi air bersih dan peningkatan sumber energi baru dan terbarukan.
Politisi Demokrat ini menyarankan, soal infrastruktur, pemerintah disarankan untuk memprioritaskan jalan.
“Kalau soal prioritas insfrastruktur jalan yang utama, biar harga barang bisa murah dan terjangkau oleh masyarakat terutama di pedalaman,” ujar Maria.
Maria menilai, infrastruktur jalan menjadi penopang mobilisasi masyarakat di pedalaman.Buruknya infrastruktur kata dia menyumbang banyak persoalan.Mulai dari sulitnya distribusi barang dan jasa hingga menyebabkan harganya melambung.Belum lagi, mobilisasi hasil pertanian dan perkebunan.
“Untuk mengatasi hal ini tentu butuh dukungan semua pihak.Kabupaten tidak bisa sendiri dengan wilayah dan panjang jalan, sementara dananya terbatas.Koordinasi tetap harus dilakukan dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ungkapnya.
Selain itu, Maria juga mengatakan ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Sintang. Pertama Menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk warga.
“Kedua, adanya upaya memberikan bantuan/subsidi kepada warga kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya, Ketiga meningkatkan berbagai fasilitas warga/masyarakat, seperti jalan, listrik, dan lainnya, terakhir penghapusan larangan impor beras,” jelasnya. (*)
