SINTANG, KN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang meminta kepada Pemerintah Desa (Pemdes) di wilayah kabupaten ini untuk memaksimalkan sosialisasi tentang tertib administrasi kepada masyarakat yang tersebar di 391 desa dan 14 kecamatan.
Perihal ini dinilai penting agar administrasi kependudukan atau adminduk masyarakat desa terdata dengan baik dan benar.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Lim Hie Soen mengharapkan peran aktif dari Pemdes agar melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap warganya yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan atau adminduk, baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Indentitas Anak (KIA), dan lain sebagainya.
“Setidaknya untuk dokumen-dokumen kependudukan terlebih dahulu, seperti yang utama itu KTP, lalu ada KK, KIA, akta kelahiran, dan lain-lain. Itu harus ada. Makanya desa harus aktif mendata warganya agar nanti kalau mereka kesulitan untuk membuat, bisa dibantu,” kata Lim Hie Soen ketika ditemui di Gedung DPRD Sintang, baru-baru ini.
Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengaku tak kaget, jika di era oerkembangan teknologi informasi saat ini, masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana caranya serta kesulitan untuk mengurus dan membuat dokumen administrasi kependudukan atau adminduk. Sehingga di sinilah peran pemdes melalui perangkat desa baik itu kepala desa (kades) sampai dengan lapisan terbawah-nya seperti RT mengambil peran untuk membantu masyarakat.
“Jadi yang kita maksud adalah untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan mewujudkan masyarakat yang tertib beradministrasi, terutama administrasi kependudukan. Karena kita ketahui pada masa ini dokumen kependudukan memegang peranan penting dalam berbagai macam urusan. Semuanya didasari dari adminduk ini,” kata Lim Hie Soen.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sintang ini juga meminta kepada petugas yang memberikan pelayan publik agar dapat memberikan kemudahan – kemudahan masyarakat ketika melakukan pengurusan administrasi kependudukan atau adminduk.
“Kalau bisa mudah, jangan dipersulit. Sehingga masyarakat tidak seperti di ping pong dalam mendapatkan pelayanan publik. Tentunya ini mesti menjadi perhatian bersama, agar dinas terkait menjamin kemudahan dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan atau adminduk,” pungkas Lim Hie Soe, wakil rakyat dari Dapil Sintang 1 ini. (*)
