SINTANG—Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Sintang meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pembentukan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mengingat keuangan daerah masih rendah. Jika hal ini dipaksakan dipastikan akan menambah beban belanja operasi dan akan mengurangi belanja modal.
“Sehingga belanja modal yang rendah akan menjadi semakin rendah dan pembagunan infrastruktur menjadi tertinggal,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Nikodemus.
Niko menilai, saat ini jumlah satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dipandang cukup besar. Di sisi lain kemampuan keuangan daerah kabupaten sintang maish rendah, terutama sumber PAD yang ada masih kecil.
“Apa yang menjadi pertiambangan bupati sintang mengusulkan penambahan pembentukan OPD baru dengan memecahkan satpol PP menjadi dua OPD Satpol PP dan Damkar dan memecahkan dinas pertanian dan perkebunan menjadi 2 dinas baru. Sementara bila kita lihat kemapuan keuangan daerah kita masih sangat terbatas, sementaraa PAD kita rendah dan belanja modal kita juga rendah. Dengan demikian pembentukan OPD baru tersebut dipastikan akan menambah beban belanja operasi dan akan mengurangi belanja modal,” tegas Niko.
Melihat kondisi tersebut, Fraksi Partai Hanura menyarankan Pemkab Sintang untuk sementara waktu menunda pembentukan dan penambahan OPD baru, karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
“ Bahkan kami meyarankan agar OPD yang sudah ada bisa dirampingkan dengan penggabungan beberpa OPD menjadi satu OPD. Seperti Dinas PU kiranya bisa digabung Perkim. Seharusnya bidang damkar yang ada di Satpol PP gabung dengan BPBD. Bidang pertanian digabungkan dinas ketahanan pangan, sehinggga perkebunan fokus pada bidang perkebunan saja,” saran Niko.
