SINTANG, KN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sintang menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan III tahun 2020, di ruang Sidang DPRD Sintang, Senin (16/11/2020) sore.
Rapat paripurna tersebut dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah.
Rapat tersebut dipimpin oleh wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri dan dihadiri Sekretraris Daerah Setda Sintang, Yosepha Hasnah, Kepala OPD, Forkopimda dan Instansi vertikal.
Dalam paripurna tersebut masing-masing fraksi DPRD Sintang menyampaikan pandangan umum melalui juru bicaranya masing-masing.
Adapun juru bicara masing-masing fraksi berdasarkan urutannya adalah sebagai berikut, Fraksi Nasdem disampaikan oleh Kartimia Marwani, PDIP oleh Herinius Laka, Hanura oleh Lim Hie Soen, Gerindra oleh Julian Sahri, Golkar oleh Melkianus, PKB oleh Alpius, Demokrat oleh Mainar Puspa Sari dan Amanat Persatuan oleh Senen Maryono.
“hari ini kami melaksanakan dua agenda rapat paripurna. Pagi tadi Paripurna dalam rangka penyampaian Raperda tentang pengelolaan keungan daerah yang disampaikan oleh Penjabat sementara Bupati Sintang. Sore ini kita laksanakan paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut,” ucap Heri Jambri.
Lanjut Heri Jambri, hal-hal yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi DPRD baik saran maupun pendapat merupakan hasil pembahasan fraksi-fraksi DPRD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Nantinya dapat dicermati sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang serta sebagai bahan masukan yang konstruktif bagi jawaban atau tanggapan Bupati Sintang yang selanjutnya menjadi outcome pembanding panitia khusus guna pengayaan muatan materi raperda tersebut,” Jelasnya.
Untuk membahas rancangan Perda tersebut kita akan membentuk Panitia Khusus bersama pihak eksekutif untuk secara bersama-sama membahas Raperda tersebut.
“Pembentukan panitia khusus sudah diagendakan dan siap di paripurnakan. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan penyampaian jawaban atau tanggapan pemerintah terhadap padangan umum fraksi-fraksi DPRD,” pungkasnya. (D2)
