SINTANG, KN – Aktivitas pemerintahan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, mengalami gangguan setelah kantor camat setempat disegel oleh warga pada Senin (13/4/2026). Aksi tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat Seberang sebagai bentuk protes atas belum rampungnya pembangunan Jembatan Ketungau II.
Penyegelan kantor ini berdampak langsung pada layanan publik yang biasa dilakukan di kantor kecamatan. Meski demikian, pihak kecamatan tetap berupaya menjaga pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengalihkan aktivitas administrasi ke rumah masing-masing pegawai.
Sekretaris Camat Ketungau Tengah, Markarius, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai solusi sementara agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ia menyebutkan, warga masih bisa mengurus berbagai keperluan administrasi seperti surat-menyurat dengan mendatangi rumah aparatur kecamatan.
Menurut Markarius, hingga saat ini jumlah masyarakat yang mengakses layanan tidak terlalu tinggi. Hal ini juga terbantu dengan adanya beberapa layanan yang sudah berbasis daring, seperti pengajuan dokumen desa, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pelayanan tatap muka di kantor kecamatan.
Namun, ia mengakui ketidakpastian masih menyelimuti situasi tersebut, terutama terkait kapan penyegelan kantor akan berakhir. Ia menilai kondisi ini cukup membingungkan, mengingat pemerintah daerah sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat terkait pembangunan jembatan.
Markarius mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah mulai menyiapkan material serta merancang pelaksanaan pembangunan Jembatan Ketungau II. Bahkan, sejumlah kesepakatan telah dicapai antara pemerintah dan perwakilan masyarakat.
Meski demikian, di lapangan masih terjadi perbedaan pandangan di antara warga. Ia menyebut bahwa koordinator lapangan sempat menyetujui pembukaan segel, namun sebagian masyarakat lainnya tetap bersikeras mempertahankan aksi tersebut.
Di sisi lain, pihak kecamatan tetap berusaha menjalankan tugas pelayanan semaksimal mungkin, meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Markarius juga menyebut bahwa biasanya lonjakan kebutuhan pelayanan terjadi pada pertengahan tahun, terutama berkaitan dengan keperluan administrasi pendidikan.
Terkait solusi jangka pendek, pemerintah sebelumnya merencanakan pembangunan titian sementara untuk kendaraan roda dua sebagai akses alternatif. Namun, rencana tersebut masih terkendala pada ketersediaan material yang sesuai, mengingat konstruksi yang dibutuhkan cukup tinggi dan harus menggunakan bahan yang kuat.
Sementara itu, hingga kini belum ada kepastian terkait keterlibatan pihak perusahaan dalam membantu pembangunan jembatan tersebut. Pemerintah daerah disebut akan memulai pengerjaan terlebih dahulu sebelum membuka peluang kolaborasi dengan pihak lain.
Situasi ini masih terus dalam tahap negosiasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan harapan penyegelan segera berakhir agar aktivitas pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.
