SINTANG, KN — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh, menghadiri rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Sintang yang digelar pada Senin, 6 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD dan menjadi bagian dari rangkaian pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting bagi pembangunan daerah.
Kehadiran Harysinto Linoh dalam forum tersebut dinilai strategis, mengingat peran BPKAD sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam rapat itu, berbagai isu krusial dibahas, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Rapat kerja Pansus I DPRD Sintang ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait lainnya guna mendapatkan masukan yang komprehensif. Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada penyempurnaan regulasi daerah yang diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Harysinto Linoh menyampaikan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal daerah dengan regulasi yang sedang dibahas oleh DPRD. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tepat akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan serta mengelola belanja secara efisien.
“Penguatan regulasi sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan optimal, sekaligus mendukung program pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya inovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah, termasuk dari sektor pajak dan retribusi. Menurutnya, dengan dukungan regulasi yang kuat, pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Rapat kerja ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi DPRD Kabupaten Sintang dalam merumuskan kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Melalui keterlibatan aktif BPKAD, pembahasan raperda diharapkan semakin matang, khususnya dalam aspek keuangan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu mendorong peningkatan PAD serta memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan.
