Pemerintah Diminta Perhatikan Anak Putus Sekolah Akibat Dampak Pandemi

oleh
MELKIANUS

SINTANG, KN – Sederet persoalan di dunia pendidikan masih menjadi topik pembahasan para pemangku kepentingan.

Tak terkeucali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang memiliki sejumlah catatan khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), salah satunya untuk memperhatikan angka putus sekolah akibat pandemi COVID-19.

Selain itu, efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi juga mengharuskan pemerintah membenahi infrastruktur agar merata di seluruh daerah.

“Kami harap pemerintah daerah melalui Disdikbud Sintang dapat memetakan persoalan dan menghadirkan solusinya, terutama pada anak putus sekolah di kabupaten ini,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Melkianus ketika ditemui di Gedung Parlemen Sintang, baru – baru ini.

“Apakah karena terkendala pembelajaran jarak jauh (infrastruktur), atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi. Tentunya ini harus menjadi bahan evaluasi dari pemerintah daerah khususnya Disdikbud,” tambah Melkianus.

Mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung , meskipun kondisinya mulai melandai. Pemerataan infrastruktur pembelajaran bagi anak-anak sekolah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah.

“Agar merata dan tidak terjadi kesenjangan infrastruktur, sistem pembelajaran harus diterapkan sama dengan antara wilayah perkotaan maupun kawasan pedalaman dan perbatasan di kabupaten ini,” kata Melkianus menyarankan.

Selain itu, Melkianus juga meminta Disdikbud Sintang menguji efektivitas, serta kualitas tenaga pendidik, peserta didik, dan materi pembelajaran selama ini. Baginya, hal itu harus dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan pendidikan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan di kabupaten ini.

“Tentunya, kawasan pedalaman dan perbatasan kita minim infrastruktur digital, akses internet, serta perangkat pendukung lainnya. Nah, ini yang kami rasa perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Bila tidak ada tindakan maka kesenjangan pendidikan bisa semakin lebar. Karena pendidikan adalah hak, kebutuhan dasar, dan harus mampu mewujudkan national and charachter building,” pungkas legislator dari dapil Kecamatan Binjai Hulu – Kecamatan Ketungau Hilir – Kecamatan Ketungau Tengah – Kecamatan Ketungau Hulu ini. (*)