NUNUKAN, KN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan membangun 13 titik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal pada 2026 sebagai upaya memperluas akses listrik di wilayah perbatasan dan pedalaman. Salah satu lokasi prioritas pembangunan berada di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan.
Program tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., saat kegiatan Sosialisasi Konservasi Energi dan Penyediaan Kelistrikan di Wilayah Perbatasan dan Prioritas Pedalaman di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Jumat (29/5).
Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Yosua menegaskan bahwa kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga perlu mendapatkan perhatian pembangunan yang optimal.
“Wilayah perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapatkan perhatian dan pelayanan pembangunan secara maksimal,” ujarnya.
Menurut Yosua, Pemprov Kaltara telah menyusun roadmap pengembangan ketenagalistrikan untuk lima tahun ke depan guna memastikan pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan.
Sebagai bagian dari program tersebut, pembangunan PLTS komunal direncanakan tersebar di 13 titik di berbagai wilayah Kaltara pada tahun 2026.
Salah satu titik prioritas berada di Kelompok Desa Panas, Kecamatan Lumbis Pansiangan. PLTS komunal yang akan dibangun di kawasan tersebut diproyeksikan mampu melayani sekitar 109 rumah tangga, 15 fasilitas umum, serta memberikan manfaat bagi 658 jiwa atau sekitar 150 kepala keluarga.
Selain menghadirkan infrastruktur kelistrikan, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk menerapkan pola penggunaan energi yang hemat dan efisien guna mendukung keberlanjutan energi di masa depan.
Pemprov Kaltara, lanjut Yosua, berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, PT PLN, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan maupun pedalaman.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati Zainal, S.H. Dalam kesempatan itu, Rahmawati membuka ruang dialog bersama masyarakat dan para kepala desa di Kecamatan Lumbis Pansiangan guna menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan.
Selain persoalan kelistrikan, masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendasar lainnya, seperti peningkatan akses transportasi, layanan kesehatan, dan ketersediaan air bersih yang dinilai masih memerlukan perhatian serta dukungan pembangunan secara berkelanjutan.
Melalui program pembangunan PLTS komunal tersebut, Pemprov Kaltara berharap akses energi listrik di wilayah perbatasan semakin merata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
(dkisp)
