Penjelasan Ketua DPRD Sintang Terkait Perbaikan Jalan Utama Kecamatan Dedai

oleh

SINTANG, KN – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mendampingi Wakil Bupati Sintang kunjungan kerja ke Nanga Dedai Kecamatan Dedai dalam rangka melihat perkembangan perbaikan Jalan dari Nanga Jetak menuju Penyak Lalang, Kamis 1 Juli 2021.

Ronny menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 sudah menyebabkan anggaran pemerintah pusat mengalami defisit yang artinya pendapatan negara lebih kecil dari rencana pembangunan sehingga harus hutang ke luar negeri.

BPK RI sampai membuat surat peringatan ke Presiden bahwa hutang luar negeri Indonesia sudah tidak sehat lagi. Kondisi ini sudah berdampak sampai ke Kabupaten Sintang. APBD Kabupaten Sintang terus menurun dari tahun ke tahun. Terus dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19. Sehingga penggunaan APBD hanya untuk skala prioritas saja.

“Kami mohon maaf atas kondisi ini, sehingga tidak bisa maksimal dalam membangun daerah termasuk jalan di Nanga Dedai ini. Tahun ini kita ditopang oleh Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat yang penggunaannya untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan,” ucap Ronny.

Rasionalisasi APBD Kabupaten Sintang Tahun 2021 baru saja disetujui oleh pemerintah pusat sebesar 97 miliar. Sampai anggaran kecamatan juga ditarik lagi oleh pemerintah pusat. Inilah kondisi keuangan pemerintah.

“Kalau tidak karena pandemi, saya sudah perjuangkan dana alokasi khusus untuk pembangunan jalan dari beberapa desa ke pusat Kecamatan Dedai. Namun gagal, dan tahun 2022 akan kita perjuangkan lagi. Kalau mengharapkan dana APBD Kabupaten Sintang memang tidak mampu. Kalau kita ada dana, tidak mungkin kita tidak bangun jalan,” kata Ronny.

Ronny berharap kepada pihak perusahaan perkebunan agar mengarahkan seluruh dana Corporate Social Responsibility untuk membantu perbaikan, pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah operasinya untuk membantu pemerintah daerah di saat pandemi dan kondisi keuangan saat ini.

“Kami juga sudah usul ke Dinas Pekerjaan Umum agar membangun UPJJ di masing-masing kecamatan. Dananya sekitar 7 milyar per kecamatan dengan membeli 4 jenis alat berat. Alat berat yang sudah ada itu sudah 3 set atau untuk 3 kecamatan. Kalau satu kecamatan 7 miliar, maka 11 kecamatan memerlukan 77 miliar. Kendalanya memang dana,” jelasnya. (*)