Perhatikan Sarpras Penyuluh KB untuk Tekan Stunting

oleh
Sandan, Ketua Komisi C DPRD Sintang

SINTANG, KN – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sandan meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Tujuannya agar mereka membantu mengatasi persoalan stunting secara maksimal.

Guna mempercepat penurunan angka stunting, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, menekankan pentingnya Penyuluh KB dilibatkan dalam proses penanganan stunting.

“Kita minta perhatian BKKBN dan pemerintah daerah untuk kesejahteraan teman-teman penyuluh KB. Mereka membutuhkan tambahan insentif kesejahteraan untuk membantu penurunan angka stunting,” kata Sandan ketika ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, baru-baru ini.

Legislator DPRD Sintang ini berpendapat, bahwa penyuluh KB/Petugas Lapangan KB adalah ujung tombak atau garda depan program BKKBN di masyarakat. Mereka, papar Sandan, juga membutuhkan bantuan satana dan prasarana tambahan sebagai alat peraga untuk membantu edukasi secara intensif ke warga.

“Tentunya fasilitas pendukung seperti itu yang mesti dipenuhi pemerintah daerah. Dan yang paling utama lagi adalah pelatihan dan pembekalan khususnya dalam menghadapi tantangan di setiap daerah untuk menurunkan angka stunting,” ujar Sandan.

Tidak hanya itu, Sandan juga meminta agar pemerintah daerah melalui BKKBN melakukan koordinasi secara baik dengan lintas sektoral dan lembaga agar upaya pemerintah menekan angka stunting tidak terkesan saling lempar tanggung jawab.

“Tolong lakukan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak sebab banyak program stunting ini yang berkaitan dengan banyak stakeholder. Jangan saling lempar tanggung jawab nantinya,” ucap Sandan dengan tegas.

Olehkarenanya, Sandan berharap BKKBN Sintang memiliki komitmen yang terarah dan terukur, terutama dalam upaya menekan angka stunting di kabupaten ini.

“Tentunya harus ada pembagian kerja yang jelas antara BKKBN dengan berbagai pihaknyang berkaitan menekan angka stunting di kabupaten ini. Untuk itu, koordinasi, sinergitas dan kolaborasi merupakan bagian pentingbyang tak dapat dipisahkan dalam menekan angka stunting di kabupaten ini,” ulas Sandan.

“Jangan sampai ke depannya lempar tanggung jawab dan wewenang. Kita tidak mau dalam penanggulangan stunting terjadi saling mengandalkan dan overlap antar stakeholder. Semua harus jelas siapa mengerjaian apa, agar target 2024 bisa tercapai,” pungkas Sandan, wakil rakyat dari Dapil Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau ini. (*)