KAPUAS HULU, KN – Saat ini publik digemparkan oleh viralnya video pernyataan Edy Mulyadi Keblinger yang mengatakan jika pasar IKN baru adalah Kuntilanak dan Genderuwo, Kalimantan sebagai tempat jin membuang anaknya dan menyebut orang Kalimantan adalah monyet.
Menanggapi pernyataan itu PMKRI Kapuas Hulu Santo Yohanes Don Bosco, Regio Kalimantan Barat, menilai pernyataan Edy Mulyadi menggempur eksistensi keberagamanew ko, merusak sendi-sendi harmoni bangsa dan memicu konflik horisontal.
“Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi kebaragaman kita pasti kecewa mendengar narasi yang dilontarkan Edy Mulyadi kerena sangat frontal menggempur eksistensi keberagaman, bahkan sudah mengarah pada upaya merusak sendi-sendi harmoni bangsa yang memicu konflik horisontal. Tidak bisa dipungkiri bahwa provoksi berkonten SARA akan selalu menjadi persoalan sangat sensitif bagi masyarakat. Sejak dulu, kini dan di masa yang akan datang, isu yang berkaitan dengan SARA akan selalu sensitif karena masyarakat Indonesia sangat beragam.” ujar Yohanes Belen Wuwur, Ketua Presidium PMKRI Kapuas Hulu.
Germas PMKRI Kapuas Hulu saudari Rosinta juga menyesalkan pernyataan saudara Edy Mulyadi yang sangat tidak sopan, tidak sesuai data dan anisa.
“Saya tegas harus mengatakan bahwa pernyataan saudara Edy Mulyadi tentang pemindahan ibukota ini sungguh kritik yang sangat receh bahkan tidak mengedepankan etika dalam berpendapat di ruang publik. Pernyataan yang tidak sesuai dengan data dan analisa, hanya ingin tenar atau bisa saja karena ada kepantingan-kepentingan tertentu yang kemudian mendorong untuk menghalalkan segala cara untuk mecapainya.”
Germas PMKRI juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan pernyataan Edy Mulyadi dan harus menyikapinya dengan bijak.
“Masyarakat jangan sampai terpancing dengan narasi yang diciptakan untuk membuat situasi semakin panas. Sebagai masyarakat Kalimantan wajar jika kita marah dan meminta keadilan terhadap pernyataan saudara Edy Mulyadi yang sudah jelas menghina masyarakat Kalimantan. Akan tetapi sebagai penduduk yang kritis kita jangan mudah terprovokasi dengan pernyataan itu. Meminta keadilan tidak boleh ditunjukan dengan pernyataan minus etika seperti saudara Edy. Jika kita yang membalasnya dengan mencaci juga apa bedanya kita dengan dia ? Sebaiknya kita sebagai masyarakat Kalimantan harus menunjukkan bahwa kita menyikapi hal seperti ini dengan cara yang baik, sesuai aturan dan taat hukum” tutup pemuda asal Kapuas hulu itu.
Selanjutnya Ketua Presidium menambahkan agar pemerintah harus optimalkan koordinsi dengan komponen terkait dan bergerak segera untuk meredam isu-isu yang akan berkembang nanti.
“Demi terjaganya eksistensi NKRI, negara jangan diam. Karena besarnya ancaman dari provoksi berkonten SARA ini. Maka sudah seharusnya penyikapannya pun tidak bisa lagi biasa-biasa saja atau ala kadarnya. Kini, provokasi berkonten SARA harus direspon dengan serius dan tegas. Pemerintah harus bergerak segera untuk meredam isu-isu yang bisa berkembang, optimalkan koordinasi dengan penegak hukum sebagai deteksi dini dan sinergi dengan tokoh lokal agar isu ini selesai dan menunggu proses hukum yang berjalan.” pungkasnya. (Rls)
