MELAWI,KN-Badan Pusat Statistik (BPS) Melawi melaksanakan Fokus Group Diskusi (FGD) data sektoral Kabupaten Melawi Tahun 2019, Rabu (7/8) di salah satu aula Cafe di Nanga Pinoh. Kegiatan tersebut diikuti Forkopinda, sejumlah kepala instansi dan staf di instansi pemerintahan Melawi, dan dibuka oleh Asisten I Setda Melawi, Imansyah.
Dalam arahannya, Imansyah mengatakan sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik, BPS mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik berkualitas yang meliputi akurasi, relevansi, up to date, lengkap, dan berkelanjutan.
“Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan atau monitoring, dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran pengguna data baik oleh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dan juga dari kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, serta kalangan dunia usaha, permintaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu dan berkelanjutan juga terus meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Selain menyusun publikasi Kabupaten Melawi dalam angka 2019, BPS juga secara rutin menghitung angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, partisipasi sekolah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan lainnya.
“Dengan tersedianya berbagai macam data ini diharapkan kualitas penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD, Renstra–OPD, RKPD dan Renja-OPD pada tahun-tahun berikutnya dapat semakin meningkat. Serta semakin baik, sehingga dapat tercipta konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah. Selanjutnya pada tahun depan BPS juga akan mengadakan hajatan besar, yaitu Sensus Penduduk (SP) 2020,” ujarnya.
Rangkaian SP 2020 sebenarnya sudah berlangsung dari tahun 2018 dengan diadakannya pilot survei dan pemetaan serta gladi bersih pada tahun ini. Sensus penduduk dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk indonesia menuju satu data kependudukan indonesia. Salah satu metode yang digunakan dalam sensus penduduk 2020 adalah metode kombinasi.
“Metode kombinasi merupakan inovasi yang nantinya akan menggunakan data dukcapil, data adminduk, dan mengandalkan pendataan mandiri melalui computer aided web interviewing (CAWI) sebagai modal pendataan mandiri, sehingga masyarakat bisa ikut aktif dalam pelaksanaan sensus penduduk ini,” katanya.
Imansyah juga mengatakan, beberapa waktu lalu, presiden joko widodo juga telah mengeluarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia.
Pengaturan satu data indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Kemudian, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain itu juga untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan
Perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
“Yang terakhir untuk mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan mengingat pentingnya satu data indonesia yang akan dilaksanakan nantinya. Diharapkan seluruh OPD dapat ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program tersebut,” paparnya.
Sementara itu Kepala BPS Melawi, Sugeng Junedi mengatakan, FGD ini dilakukan untuk mengsingkronisasi, koordinasi dan juga pembamuan data atau standardisasi terhadap data yang akan ditampilkan dalam publikasi Kabupaten Melawi dalam angka 2019. Sebelumnya BPS sudah mengumpulkan data-data dari Instansi, dan sebelum ditampilkan dala pu lokasi Kabupaten Melawi dala angka, dilakukan koordinasi terlebih dahulu, apakah datanya sudah relevan, betul dan konsisten.
“Disamping itu kita juga melakukan sosialisasi Kepres satu data dimana pada 27 Juli Kepres tersebut sudah diundangkan. Jadi data ini sebenarnya tanggungjawab bersama, bukan hanya BPS saja. Dalam Kepres tersebut, BPS hanya sebagai pembina data. Nantinya wali data akan diimput terlebih dahulu di Kominfo, kemudian BPS hanya data dasar saja. Jadi data sektoral nanti dikumpulkan di kominfo,” paparnya.
Kemudian tambahnya, tahun depan BPS sudah melakukan sensus penduduk, yang mana metodenya berbeda dengan tahun lalu. Jika dulu hanya ke rumah-rumah, kali ini dilakukan metode kompilasi.
“Sebelum door To door kita lakukan kompilasi dari data Adminduk atau data dari Dukcapil untuk melakukan pendataan penduduk. Jadi diharapkan perbedaan data penduduk antara BPS dan Dukcapil, diskrestansinya akan mengecil karena datanya sama,” pungkasnya. (ed/KN)
