SINTANG, KN – Ketua Komisi D DPRD Sintang, Harjono memimpin pertemuaan audiensi dari komunitas Ikatan Keluarga U’ud Danum (IKADUM) Sintang, di ruang sidang gedung DPRD Sintang, Rabu (18/3/2020).
Hermanus Hengki selaku sekretaris Ikadum dan juga merangkap sebagai juru bicara menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan penolakan pada masuknya PT Lingga Jati Allmansyurin (LJA) yang saat ini sedang melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat.
Penolakan tersebut didasarkan pada persoalan yang sudah ada dimasyakarakat oleh perusahaan sebelumnya. Pihaknya ingin adanya proses evaluasi terhadap kedua perusahaan yang sudah beroperasi di Serawai-Ambalau, PT SHP dan PT SSA terlebih dahulu.
“Kami tidak menolak investasi masuk ke tempat kami, namun kami merasa perlu kejelasan lebih jauh terkait beberapa hal. Dalam hal ini, ada beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat yang belum terselesaikan antara perusahaan yang sudah ada di sana.
Mohon hal itu diselesaikan lebih dahulu. Kami merasa yang ada masih menimbulkan banyak masalah masa sudah ada perusahaan baru yang mau masuk lagi,” ungkap Hengki.
Hal ini ditegaskan lagi oleh sejumlah tokoh masyarakat yang juga cukup banyak hadir pada pertemuan ini.
Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) selaku wakil dari pemerintah, diwakili oleh Gunadi selaku kepala bidang pengembangan perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang menjelaskan sebelum munculnya perijinan PT LJA, ada ijin yang diberikan untuk PT Agro Surya Mandiri dan PT Agro Bina Lestari. Namun kedua perusahaan ini tidak melakukan proses tindaklanjut pekerjaan operasional. Sehingga pada April 2020 ijin usaha perkebunan kedua perusahaan tersebut dicabut.
“Sebelum pembangunan operasional kebun, pihak perusahaan melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat setempat. Pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat setempat di kelola oleh koperasi sebagai masyarakat yang mengerjakan kebun plasma sebagaimana yang telah diatur bersama oleh kedua belah pihak,” ungkap Gunadi.
“Berkenaan dengan PT LJA kami belum bisa memberikan materi karena ijinnya diluar kewenangan dinas kami, mungkin bisa ditanyakan dan disampaikan keterangannya oleh rekan dari dinas terkait,”tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sintang, Harjono mengatakan, Kami berterima kasih atas kehadiran kita pada pertemuan ini.
Ada 2 permasalahan utama yang disampaikan oleh masyarakat lewat komunitas Ikadum yang mewakili masyarakat Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, kata Harjono.
Lanjut Harjono, Permasalahan pertama masyarakat ingin mengajukan peninjauan atas operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit. Persoalan kedua tentang masyarakat yang kurang sependapat atas rencana operasional perusahaan perkebunan baru.
“Komisi D DPRD Sintang sebagai mitra kerja dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, maka kita hari ini bersama IKADUM dan Dinas Pertanian dan Perkebunan duduk satu meja untuk mencari solusi di mana errornya permasalahan tersebut”, kata Harjono.
“Tadi kita dengar bersama penjelasan dari pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan bahwa munculnya PT. LJA di Serawai-Ambalau itu bukan kewenangan Dinas Pertanian dan perkebunan” ucap Harjono.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi D DPRD Sintang, Zulherman, Agutinus, Anastasia, Jhon Xifli dan Heri Jamri. Tampak pula anggota DPRD Sintang yang berasal dari daerah pemilihan Serawai – Ambalau, Petrus Sandan bertindak mendampingi masyarakat dari komunitas IKADUM. (*)
