SINTANG, KN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang mendesak Pemerintah Kabupaten Sintang untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, dalam penganggaran APBD. Desakan ini disampaikan Anggota DPRD Sintang, Lusi, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, Senin (21/7/2025).
Lusi menyoroti kondisi infrastruktur di Kabupaten Sintang yang masih jauh dari harapan masyarakat. Banyak daerah terpencil yang akses jalannya belum memadai, bahkan beberapa desa masih sulit dijangkau kendaraan roda empat. “Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mendesak untuk segera diatasi,” tegas Lusi.
Ia meminta Pemkab Sintang untuk mengalokasikan anggaran lebih besar pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar merupakan kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Lusi mengkritisi rendahnya serapan anggaran belanja modal. Dari total anggaran Rp325,588 miliar, hanya 85,33 persen yang terserap. Begitu pula dengan belanja tak terduga yang serapannya bahkan lebih rendah. “Rendahnya serapan anggaran ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan pembangunan, sehingga menghambat upaya mengejar ketertinggalan infrastruktur,” jelasnya.
Ia juga menyoroti besarnya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang mencapai Rp213,435 miliar. Anggaran yang tidak terserap ini, menurut Lusi, seharusnya bisa dialokasikan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar. “Sangat disayangkan jika SILPA besar, tetapi kondisi jalan dan jembatan di daerah terpencil tetap memprihatinkan,” ujarnya.
Fraksi Demokrat berharap Pemkab Sintang mengevaluasi perencanaan anggaran pembangunan tahun berikutnya agar lebih berpihak pada masyarakat dan fokus pada penyelesaian masalah infrastruktur dasar. “Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan harus menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Lusi.
