PONTIANAK, KN – Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, S.Sos., M.H, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Darurat Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025. Rakor tersebut berlangsung di Pontianak, pada Kamis, 1 Agustus 2025, dan diikuti oleh para kepala daerah, perwakilan Forkopimda, serta unsur terkait dari seluruh kabupaten/kota se-Kalbar.
Rakor ini digelar sebagai bentuk respon cepat terhadap meningkatnya titik api di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sanggau, yang berpotensi menimbulkan bencana kabut asap yang berdampak luas pada kesehatan masyarakat dan aktivitas publik.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Susana Herpena menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendukung langkah-langkah strategis pemerintah provinsi dan pusat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Kita tidak boleh lengah. Karhutla bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kabupaten Sanggau siap bersinergi dengan semua pihak untuk percepatan penanganannya,” ujar Wabup Susana Herpena.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Sanggau telah mengaktifkan Satgas Karhutla di tingkat kecamatan dan desa, serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, patroli rutin dan pemetaan daerah rawan Karhutla terus ditingkatkan.
Rakor ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, serta instansi terkait lainnya. Beberapa agenda yang dibahas meliputi langkah darurat penanggulangan asap, ketersediaan sumber daya pemadaman, hingga optimalisasi sistem informasi pemantauan hotspot.
Pemerintah pusat mengimbau agar seluruh kepala daerah di Kalbar meningkatkan kesiapsiagaan serta mengoptimalkan peran posko darurat Karhutla di masing-masing wilayah.
“Kita harus satu komando, bekerja cepat, dan mengedepankan langkah pencegahan,” demikian penekanan dari pihak BNPB dalam Rakor tersebut.
Wakil Bupati berharap hasil rakor ini dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan dan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarwilayah dalam menangani Karhutla secara lebih efektif dan berkelanjutan.
