TANJUNG SELOR, KN – Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5/2026) pagi.
Dalam sambutannya di hadapan jajaran perangkat daerah, Ingkong menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan nyata bagi masyarakat.
Karena itu, menurutnya, penguatan integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawasan internal, tetapi harus menjadi komitmen seluruh unsur pemerintahan.
“Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab seluruh pimpinan dan jajaran,” kata Ingkong.
Ia menjelaskan, tantangan pembangunan saat ini tidak lagi dapat diselesaikan secara sektoral. Diperlukan sinergi antar perangkat daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Selain itu, Wagub juga menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasi dan memetakan risiko sejak dini guna meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus menindaklanjuti survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut Ingkong, survei tersebut menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana budaya integritas telah diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah.
“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Ingkong berharap penguatan integritas mampu memberikan dampak nyata dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian kita,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji, AK., M.M., serta Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi, Saut Parulian Bakkara. (dkisp)
