TANJUNG SELOR, KN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, dan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (2/6).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan data dan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas sekaligus memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan.
Delegasi Markas Besar (Mabes) TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady bersama Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, Kolonel Arh Hany Mahmudhi, dan Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.
Dalam paparannya, Wakil Gubernur Ingkong Ala menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara seimbang antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara. Menurutnya, hal tersebut menjadi penting mengingat Kalimantan Utara memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer dengan Malaysia.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang terus meningkat terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Meski demikian, konektivitas antarwilayah di dalam Provinsi Kalimantan Utara masih membutuhkan dukungan dan percepatan penyelesaian agar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dapat berjalan lebih optimal.
“Investasi negara di sektor perbatasan telah berjalan dengan baik. Saat ini kami bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH guna membuka akses mobilitas masyarakat,” ujar Ingkong.
Berdasarkan data kondisi jalan perbatasan tahun 2026, total panjang jalur paralel dan akses perbatasan telah mencapai 970,70 kilometer. Pemprov Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas dan status jalan guna mengurangi keterisolasian wilayah, khususnya di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.
Sejumlah proyek strategis yang menjadi prioritas pembangunan di antaranya penyelesaian Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu, serta Jembatan Binuang pada jalur Malinau–Krayan. Selain itu, diperlukan penyelarasan tata ruang dengan kementerian terkait agar pembangunan akses logistik tetap berjalan sesuai ketentuan lingkungan hidup.
Pada kesempatan tersebut, Ingkong juga memperkenalkan konsep pembangunan berbasis “Teori Kemakmuran” atau Prosperity Approach yang dipadukan dengan pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di kawasan perbatasan.
“Pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan mandiri, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, Pemprov Kaltara terus mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), serta Kabupaten Sebatik.
Sementara itu, Tim Staf Ahli Panglima TNI memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah yang telah disiapkan Pemprov Kaltara dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Hasil audiensi ini akan menjadi bagian dari bahan perumusan kebijakan di tingkat pusat guna mendukung pembangunan perbatasan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengamankan berbagai proyek strategis nasional di Kalimantan Utara.
Di antaranya adalah pengembangan PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia.
(dkisp)
