TANJUNG SELOR, KN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mendorong percepatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Penguatan sinergi tersebut dinilai menjadi salah satu strategi penting dalam menjawab tantangan fiskal daerah sekaligus memperluas dampak pembangunan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6/2026).
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dipimpin Gubernur Kalimantan Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta para pimpinan perusahaan dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Ingkong Ala menegaskan pentingnya keseriusan seluruh pihak dalam merealisasikan komitmen yang telah disepakati bersama. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
“Saya ingin kita menyamakan dan menindaklanjuti apa yang telah disepakati saat pertemuan dengan investor besar di Jakarta. Kerja sama dan kolaborasi ini penting untuk membangun Kalimantan Utara,” ujar Ingkong.
Ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat ketidakpastian ekonomi global maupun nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pendanaan alternatif guna mendukung pembangunan, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan program CSR dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara. Program tersebut diharapkan dapat diarahkan secara lebih terstruktur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Pemprov Kaltara, lanjutnya, telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menyusun program-program prioritas yang terintegrasi dengan visi dan misi pembangunan daerah. Program tersebut nantinya akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kita minta seluruh perangkat daerah membuat program tuntas yang terintegrasi dengan visi dan misi prioritas gubernur. Nantinya akan kita tawarkan kepada perusahaan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan melalui skema CSR,” tegasnya.
Selain membahas optimalisasi CSR, rakor tersebut juga menyoroti pentingnya penertiban pajak dan retribusi sektor industri, khususnya terkait kepatuhan perusahaan dalam pelaporan dan legalitas alat berat yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara.
Wakil Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera melakukan pendataan kebutuhan pembangunan di lima kabupaten/kota sekaligus melakukan verifikasi terhadap data alat berat milik perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan daerah secara tertib dan transparan.
“Nanti kita akan turun bersama untuk mengecek data alat berat perusahaan, apakah sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya,” jelasnya.
Untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan, Wakil Gubernur Ingkong Ala juga dijadwalkan akan memimpin langsung rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dapat semakin kuat, tidak hanya dalam bentuk kontribusi CSR, tetapi juga dalam kepatuhan terhadap regulasi daerah. Dengan demikian, pembangunan di Kalimantan Utara diharapkan dapat berjalan lebih optimal, merata, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(dkisp)
