JAKARTA, KN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan strategis antara Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dengan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal didampingi Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, S.H., serta jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan daerah dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM di Bumi Benuanta.
Di hadapan Wamen UMKM, Zainal memaparkan kondisi terkini sektor UMKM di Kaltara yang saat ini mencapai 51.840 unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,51 persen per tahun.
Meski menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, menurut Zainal, UMKM di Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya rendahnya daya saing produk, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, minimnya infrastruktur pendukung, serta belum optimalnya hilirisasi produk lokal.
“Kami memetakan beberapa isu strategis yang perlu mendapat dukungan bersama agar UMKM Kaltara mampu berkembang lebih cepat,” ujar Zainal.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI untuk mendanai sembilan program prioritas pengembangan UMKM. Program tersebut meliputi Sertifikasi Halal, Pelatihan Kewirausahaan, Business Matching dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan, Bantuan Alat Produksi, Fasilitasi Pendamping UMKM, Pembangunan Plaza UMKM, Fasilitasi Promosi UMKM, Penguatan Rumah Kemasan, serta Fasilitasi Galeri Dekranasda.
Melalui program-program tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan terciptanya UMKM yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berdasarkan proyeksi yang telah disusun, program ini diperkirakan mampu menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi daerah hingga Rp102 miliar per tahun.
Tak hanya itu, program tersebut juga ditargetkan dapat membuka 500 hingga 1.000 lapangan kerja baru, melahirkan 50 produk unggulan berorientasi ekspor, menghasilkan 240 sertifikasi halal baru dan 200 kekayaan intelektual (KI), mendorong 1.000 UMKM naik kelas, serta mengantarkan 300 UMKM masuk ke pasar modern dan platform digital.
Untuk mendukung realisasi program tersebut, Pemprov Kaltara telah menyiapkan berbagai komitmen, mulai dari regulasi pendukung, penyediaan data UMKM, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di kawasan Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan Plaza UMKM.
Menanggapi usulan yang disampaikan, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza memberikan apresiasi dan respons positif terhadap sembilan program prioritas yang diajukan Pemprov Kaltara. Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM RI berencana melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli 2026 mendatang guna melihat langsung potensi dan kebutuhan pengembangan UMKM di daerah.
Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh melalui pemberdayaan dan penguatan sektor UMKM.
Turut mendampingi Gubernur Kaltara dalam pertemuan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i, S.T., M.A.P., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kaltara Edy Suharto, S.Sos., M.T., serta Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si.
Sumber: DKISP Provinsi Kalimantan Utara
