TANJUNG SELOR, KN – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor segera memasuki tahap tender setelah seluruh proses legalitas lahan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) rampung diselesaikan.
Keberadaan BLK tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang di Kalimantan Utara.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dan mengisi peluang kerja yang tercipta dari masuknya investasi serta proyek-proyek strategis nasional di daerah.
Menurutnya, masyarakat perlu diberikan kesempatan lebih awal untuk mempersiapkan diri melalui berbagai pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Harapannya ada pengumuman lebih awal terkait kebutuhan tenaga kerja. Apalagi kita juga sedang menyiapkan BLK agar tenaga kerja lokal bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa seluruh proses legalitas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan BLK telah selesai dilakukan.
“Secara legalitas sudah kita serahkan ke Kemenaker RI. Legalitas itu berupa balik nama sertifikat dari Pemprov Kaltara,” kata Asnawi.
Ia menjelaskan, pembangunan BLK merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kaltara berperan dalam menyiapkan lahan melalui proses pelepasan hak atas aset daerah, sementara dukungan dari Anggota DPR RI Hj. Rahmawati Zainal turut mempercepat realisasi program tersebut di tingkat kementerian.
“Dari daerah merencanakan pembangunan BLK berupa pelepasan hak pemerintah daerah atas lahan, dan Ibu Rahmawati mensupport dari pusat untuk mengingatkan kementerian,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan RI tengah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan. Adapun desain bangunan, dokumen perencanaan lingkungan, serta berbagai persyaratan teknis lainnya telah selesai disiapkan.
Asnawi menyebutkan, apabila penyusunan RAB telah rampung, proses tender terbuka akan segera dilaksanakan dan ditargetkan dimulai pada awal Juli 2026. Setelah pemenang tender ditetapkan, pembangunan fisik BLK direncanakan mulai berjalan pada awal Agustus 2026.
BLK akan dibangun di kawasan strategis Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang berada di jalur penghubung menuju Tanjung Palas, Kabupaten Malinau, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta berbagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Seluruh pembiayaan pembangunan fisik, pengadaan sarana, hingga peralatan pelatihan akan didanai sepenuhnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Kemenaker RI berkomitmen menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan SDM di tengah pesatnya pertumbuhan investasi dan pembangunan kawasan industri di Kaltara.
Dengan hadirnya fasilitas tersebut, tenaga kerja lokal diharapkan memiliki kompetensi yang lebih baik, mampu bersaing di pasar kerja, serta memperoleh manfaat langsung dari berbagai peluang ekonomi yang tumbuh di daerah.
“Marilah kita bersama-sama mendukung pembangunan ini,” pungkas Asnawi.
