APBD Perubahan 2019 Disepakati Rp 1,2 T

oleh

Melawi (kalimantan-news.com) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi bersama Pemkab Melawi akhirnya menyepakati Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2019, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti, Seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda APBD-P dalam Pendapat Akhir Fraksi nya, Kamis (31/10) malam sekitar pukul 18.06 WIB. Nilai APBD Perubahan yang disepakati meningkat dibandingkan dengan APBD murni 2019, khususnya dari nilai belanja daerah.

“Pendapatan daerah dalam APBD perubahan sebesar Rp 1,178 triliun. Sedangkan Belanja ditetapkan sebesar Rp 1,226 triliun. Pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp 23,1 miliar. Sesudah perubahan menjadi Rp 48,7 miliar,” kata Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti.

Lebih lanjut Ia mengatakan, tujuh fraksi yang ada di DPRD Melawi pun menyatakan menerima Perubahan APBD Melawi ini dengan sejumlah catatan dan saran masukan. Seperti dari fraksi PAN dalam PA Fraksi yang disampaikan langsung ketua Fraksinya , Joni Yusman dimana bila belanja daerah berpotensi menimbulkan defisit agar tidak dilakukan belanja melebihi kemampuan daerah. “Karena defisit membebani APBD tahun berikutnya. Kita berkaca pengalaman APBD Melawi di tahun sebelumnya. Jangan belanja berorientasi pada keinginan dan nafsu semata tapi melihat prioritas pembangunan yang ada,” sarannya.

Sedangkan dari fraksi Persatuan Demokrasi Rakyat Sejahtera melalui juru bicara fraksi PDRS, Widya Rima meminta agar pemerintah memperhatikan penyerapan anggaran sesuai target ditetapkan serta penggunaan anggaran tepat guna. “Jangan hanya untuk menghabiskan anggaran semata. Tapi realisasi harus demi masyarakat Melawi,” katanya.

Perencanaan dan pelaksanaan, katanya, satu proses. Apa yang dilaksanakan itu yang dievaluasi. Dan temuan evaluasi masuk dalam penyusunan rencana baru. Widya juga meminta jangan terkesan APBD yang disodorkan hanya sebatas copy paste. “Maka bila ada kelemahan yang dijumpai dalam proses kegiatan. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Melawi, Panji menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan upaya maksimal DPRD Melawi dalam membahas APBD perubahan 2019 dengan serius. Apalagi mengingat seluruh fraksi juga bulat menerima Raperda perubahan APBD. “Pembahasan berjalan dengan komitmen yang kuat antara Legislatif dan eksekutif. DPRD menjadi mitra yang baik karena bisa berdialog dan berkompromi dengan konstruktif untuk membangun Melawi,” katanya

Atas beberapa pemikiran dan penjelasan fraksi, Panji pun mengucapkan terima kasih. Termasuk koreksi PP 58 tahun 2005 menjadi PP 12 tahun 2019 yang menjadi pedoman penyusunan anggaran dari Fraksi Gerindra. “Hal ini harus kita revisi. Walau isinya tidak banyak berubah,” katanya.

Soal Dukungan terhadap penyerapan anggaran diharap sesuai dengan target dan rencana yang ada, Panji menegaskan hal ini akan menjadi perhatiannya. Ia mengajak DPRD untuk bekerja sama menciptakan stabilitas anggaran. Begitu pula soal APBD bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, dirinya menyepakati hal tersebut dan menegaskan hal ini sebagai Prinsip yang harus kita pegang bersama.

“Saran untuk kegiatan APBD jangan sampai menjadi masalah. Kita semua sepakat harus hati hati. Bila tidak mungkin untuk tidak dilaksanakan maka saya akan katakan pada SKPD untuk tidak dilaksanakan. Tentunya setelah melalui pertimbangan,” pungkasnya. (Irawan/KN)