Belajar Daring di Perbatasan Belum Maksimal

oleh
oleh
Anggota DPRD Sintang, Melkianus

SINTANG, KN – Pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai di Indonesia termasuk Kabupaten Sintang, memaksa kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dialihkan secara daring atau menggunakan sistem online.

Minimnya infrastruktur listrik dan jaringan internet menjadi kendala utama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di sekolah-sekolah terpelosok. Selain itu, banyak orang tua tidak mampu membelikan anak-anak mereka gawai sebagai sarana pembelajaran jarak jauh.

Apalagi banyak daerah pedalaman di Kabupaten Sintang termasuk desa-desa perbatasan RI-Serawak Malaysia, tidak bisa mengakses sinyal internet. Bahkan, ada beberapa daerah yang tidak bisa mengakses jaringan seluler sama sekali.

“Khusus daerah perbatasan, banyak sekali kendala pelaksanaan belajar daring karena terkait akses untuk internet. Artinya, mereka harus mencari tempat-tempat tertentu untuk mencari sinyal/akses internet agar bisa belajar daring. Inilah kesulitan anak-anak kita yang berada di perbatasan” ungkap Melkianus, Sekretaris Komisi C DPRD Sintang.

Dalam menyikapi lah tersebut, politisi Golkar ini berharap pada Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, agar dapat membantu fasilitas untuk menu jang pembelajaran online.

“Ketika kebijakan belajar online diterapkan, harusnya didukung oleh fasilitas yang sudah cukup memadai” tegas Melkianus.

Menurutnya selama ini, kegiatan belajar selama masa pandemi Covid-19 di perbatasan dilakukan secara manual. Yakni dengan mengandalkan guru-guru yang berkunjung door to door secara langsung ke rumah-rumah siswa.

“Yang artinya, guru lah yang lebih proaktif memberikan tugas atau kegiatan pembelajaran. Ada yang langsung mendatangi rumah-rumah siswa. Ada juga melalui orang tua dengan mengambil tugas ke sekolah untuk anaknya” terang Melkianus.

Politisi Partai Golkar ini menilai, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan selama pandemi COVID-19 sudah cukup baik, hanya memang yang menjadi kendala di wilayah perbatasan yang belum maksimal adalah sinyal/akses internet.

“Kalaupun ada pemberian paket internet gratis dari pemerintah, kalau di daerahnya tidak ada sinyal, ya percuma. Kalau mereka harus ke kota kecamatan, tentu biayanya akan lebih besar” ujar Melkianus.

Politisi Perbatasan itu juga berharap agar Covid-19 cepat berakhir. Dan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan belajar tatap muka seperti biasanya. (zl)