Terkait Sekretaris DPRD, Syaiful Pertimbangkan Jalur Hukum

oleh

Melawi (kalimantan-news.com) – Bupati Melawi kembali menyurati Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi terkait penetapan Sekretaris DPRD. Dimana Bupati Melawi, Panji, pada saat menyampaikan jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi Rabu (30/10) mengatakan bahwa dirinya sudah menyurati pimpinan DPRD Melawi pada 21 Oktober terkait usulan Persetujuan penetapan sekretaris DPRD. Karena mengingat masa jabatan periode anggota DPRD 2014-2019 sudah berakhir maka perlu meminta pendapat dan pertimbangan pimpinan DPRD yang baru.
“Kami meminta surat tersebut dapat segera kiranya untuk dapat dipertimbangkan dan tanggapan dari pimpinan DPRD Melawi untuk menetapkannya dan melantik sekretaris DPRD yang baru,” katanya.
Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa dirinya tak ingin hal ini menjadi polemik. Beberapa dasar yang menjadi hal ini untuk terus dikonsultasikan, dirinya membacakan surat dari KASN pada ketua DPRD yang lalu. Pada poin 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil disebutkan bahwa pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memimpin sekretaris daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK atau kepala daerah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.
“Penjelasan pasal tersebut tentang manajemen PNS yang dimaksud konsultasikan yakni PPK meminta pendapat pimpinan DPRD untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi PPK dalam memilih satu diantara tiga. Saya menghindari apa yang disebut salah prosedur atau salah proses pimpinan DPRD dan Bupati. Dari pasal itu menurutnya yang menentukan satu dari tiga bukan di pimpinan DPRD, tapi di PPK atau kepala daerah,” paparnya.
Sementara itu secara terpisah, menanggapi hal tersebut M. Syaiful Khair selaku pihak yang direkomendasikan oleh fraksi-fraksi DPRD Melawi dan dikeluarkannya surat persetujuan DPRD pada 3 Mei 2019 mendatang. Mengatakan sangat disayangkan apabila surat yang disampaikan Bupati ke DPRD tersebut terkait permintaan usulan rekomendasi kedua. Ia menganggap hal itu adalah kekeliruan, karena Bupati Melawi telah menyurati DPRD pada 16 April 2019 yang lalu terkait meminta persetujuan rekomendasi penetapan dan pelantikan Sekwan, dan DPRD telah menyetujui dan merekomendasikan satu nama yakni M. Syaiful Khair.
“Tentunya secara teori tinggal pelantikan. Dan lembaga negara seperti KASN, Mendagri sudah berpendapat juga, termasuk gubernur, walaupun secara lisan. Sudah menyatakan proses yang dilalui sampai keluarnya rekomendasi DPRD terhadap saya itu sudah benar dan tidak mengalah aturan. Sehingga Bupati diminta untuk melakukan pelantikan,” papar pria yang merupakan putra Kota Baru itu.
Tetapi mana kala Bupati menyampaikan surat permintaan usulan rekomendasi baru, Menurutnya itu adalah kekeliruan. Ia mengaku akan mempertimbangkan mengambil langkah hukum. “Bisa saya PTUN kan lembaga DPRD seandainya kembali mengeluarkan rekomendasi baru. Atau jika Bupati melantik selain yang sudah diberikan persetujuan oleh DPRD sebelumnya,” ungkap Pria yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) itu.
Namun, kata Syaiful, dirinya masih akan mempertimbangkan sembari menunggu perkembangan bagaimana akhir dari polimek ini. Ia mengatakan sebetulnya hal tersebut merupakan polemik antara DPRD dan Bupati. Namun karena menyangkut dirinya maka dirinya berpendapat.
“Saya siap mengambil langkah hukum dengan segala resikonya. Saya sudah berkonsultasi dengan komisioner KASN. Kemendagri dan Gubernur. Saya juga sudah berkonsultasi dengan pengacara. Seluruh ASN di Indonesia ini sudah di akomodir hak-hak hukumnya di Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Manakala ada ASN yang dizolimi, yang haknya tidak diberikan sebagaimana mestinya. Maka ASN punya jalur untuk mengoreksi keputusan pejabat tata usaha negara dalam hal ini Bupati. Jadi untuk mengoreksinya harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” paparnya. (Irawan /KN)