Bupati Sampaikan LKPj Tahun 2017

oleh
Bupati Melawi menyerahkan LKPj kepada unsur pimpinan DPRD Melaw---kalimantan-news.com

MELAWI- Bupati Melawi, Panji, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2017 di ruang sidang DPRD Melawi pada Senin (9/4). Penyampaian LKPj tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Melawi, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi didampingi Ketua DPRD melawi,  Abang Tajudin.

Kegiatan tersebut dihadiri Forkopinda, Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, Para kepala SKPD, Para Tokoh masyarakat, Organisasi kepemudaan, Perwakilan BUMD dan BUMN serta 17 anggota DPRD Melawi.

Pokok-pokok LKPj Pemkab Melawi tahun 2017 disampaikan Bupati terkait gambaran umum daerah antara lain jumlah penduduk di Melawi sebanyak 229.775 jiwa. Sementara berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan perekonomian Melawi tumbuh sebesar 4,61 persen. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Melawi 2017 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar Rp 830.199,08.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, arah kebijakan pengelolaan pendapatan lebih ditekankan dalam mobilisasi sumber-sumber PAD, dana pembangunan dan penerimaan daerah lainnya. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melawi tahun 2017, realissasinya Rp 37.394.342.230

“Jika dibandingkan PAD 2016 sebesar Rp. 25.119.969.018,89 maka mengalami keenaikan sebesar Rp 12.274.646.211.91 atau 32, 82 persen. Sementara pendapatan transfer tahun anggaran 2017, dianggarkan sebesar Rp 1.037.090.486.600,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.028.523.680.693,75 atau 99,17 persen. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer tahun 2016 sebesar Rp. 911.391.888.163,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp. 117.131.792.520,75, atau sebesar 11,39 persen,” terang Panji.

Untuk jumlah anggaran penerimaan dari lain-lain yang sah tahun 2017, dianggarkan sebesar Rp 146.907.851.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 132.907.851.000,00, atau 90,47 persen. Jika dibandingkn dengan tahun 2016, Rp. 112.406.037.320,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 20.501.813.680,00 atau 15,43 persen

Sementara anggaran belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, hibah, dan bantuan sosial,belanja, bantuan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan Parpol. Belanja operasi periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp 768.623.882.363,11 atau 91,16 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 843.146.883.536,00.

Untuk belanja modal pengadaan aset tetap, belanja modal priode I januari 2017sampai dengan 31 Desember 2017Rp. 373.023.333.777,00 dari anggaran belanja modal yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 427.325.979.819,00. Anggaran belanja tak terduga Rp 75.300.000,00 dari anggaran belanja Rp 500.000.000,00. Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp 8.891.416.022,20 dari dianggaran sebesar Rp. 26.977.775.842,00. “Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan anggaran tahun 2017 Rp 2.544.292.934,00 atau 100 persen, dari yang dianggarkan Rp 2.544.292.934,00,” jelas Panji.

Sementara itu, Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin mengungkapkan, setelah materi LKPj itu diterima pihaknya, selanjutnya akan dibahas di internal DPRD. Pembahasan pun akan dilakukan secepatnya.

“Kami akan mencermati secara seksama materi LKPj tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bupati melalui Panitia Khusus, termasuk program apa saja yang harus diperbaiki sehingga dalam penyusunan APBD bisa betul-betul mengena dan bisa berjalan untuk kepentingan masyarakat Melawi,” tegas Tajudin.

“Dari hasil pembahasan di internal DPRD, akan diketahui mana saja yang harus diperbaiki dan masing-masing fraksi di DPRD akan memberikan catatan strategis dan rekomendasi terkait kebijakan Bupati mana saja yang harus diperbaiki,” pungkasnya. (edi/KN)