Dewan Harapkan Pemerintah Membuat Regulasi Hukum Yang Jelas Terhadap Kearifan Lokal

oleh

SINTANG, KN – Anggota DPRD Sintang, Melkianus menyampaikan himbauannya agar dibuat peraturan yang lebih baik dari sekarang terhadap kearifan lokal. Hal ini dikatannya usai mengikuti aksi damai pada sidang putusan 6 peladang di halaman Gedung Pengadilan Negeri Sintang, beberapa hari yang lalu.

“Terkait dengan aturan tentu kita juga paham bahwa undang-undang ada dan tentu harus didukung dengan Perbup dan juga peraturan daerah, maka oleh sebab itu kita minta supaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah supaya lebih sinergi membentuk dan memberikan aturan yang terbaik untuk masyarakat khususnya terhadap kearifan lokal, Sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat” ucap Melkianus.

Selama ini menurut Melkianus aturan yang berbeda-beda membuat masyarakat jadi bingung, oleh sebab itu sebagai wakil rakyat dirinya mengharapkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dapat membuat aturan yang sama khususnya kearifan lokal.

“Berbedanya aturan tentang kearifan lokal membuat masyarakat jadi binggung sehingga pada tahun 2019 yang lalu karena bakar ladang tradisional 6 orang peladang di Kabupaten Sintang harus duduk di kursi pesakitan dan pada tanggal 9 Maret 2020 yang lalu ke 6 peladang tersebut mendapat putusan bebas dari Pengadilan Negeri Sintang”.

Dengan putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Sintang walaupun proses tersebut cukup panjang dirinya selaku wakil rakyat mengucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum, pemerintah, DAD, ASAP dan masyarakat luas atas dukungan bagi para peladang yang disidangkan.

“Kebetulan 3 (tiga) peladang yang ditangkap itu berasal dari daerah Ketungau. Dengan putusan bebas ini, kami mengucapkan terima kasihlah kepada semua pihak, mulai dari majelis hakim, jaksa penuntut, pengaca pembela, aparat dari TNI-Polri, dari pemerintah daerah, DAD dan ASAP, juga masyakat baik itu dari pedalaman Sintang dan dari luar Sintang serta semua pihak yang sudah sangat banyak andilnya untuk membantu saudara-saudara kami ini selama proses hukum berjalan,” kata Melki.

“Oleh sebab itu, kita berharap kedepannya bahwa peladang yang berkerja dengan kearifan lokal ini diakui Negara sebagai suatu bagian dari kebudayaan Bangsa Indonesia,” pungkasnya. (*)