Harjono: Jangan Main Tangkap Saja, Tapi Siapkan Solusi

oleh
Harjono

SINTANG, KN – Ketua Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Harjono angkat bicara terkait petani yang ditetapkan menjadi tersangka akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Sintang.

Menurut Harjono, seharusnya pemerintah memikirkan solusi ke depan sebagai bentuk pencegahan. Agar tak ada lagi petani yang harus berurusan dengan proses hukum akibat ini.

Hal itu juga bukan tanpa alasan, mengingat beberapa tahun belakangan ini, ada saja petani di Kabupaten Sintang yang dijadikan tersangka akibat Karhutla. Untuk tahun 2019 ini saja, terdapat enam yang dinyatakan sebagai tersangka.

“Jangan main tangkap saja, tapi seharusnya lebih diutamakan pencegahan. Carikan solusi-solusi yang tepat, agar tak ada lagi masyarakat yang berurusan dengan hukum akibat Karhutla,” ujarnya di temui di Kantor DPRD setempat, Senin (18/11/2019).

Solusinya kata Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, bisa saja dengan dibentuk tim untuk mendampingi mereka (petani) dalam membakar untuk membuka lahan pertanian, sehingga tak melanggar aturan yang ada.

“Bentuk tim, bisa dari instansi terkait. Dampingi petani saat membakar lahan, dengan begitu dapat terorganisir. Daripada Patroli, lalu main tangkap-tangkap saja. Kalau begitukan kasian masyarakat,” jelasnya.

Harjono pun yakin, kalau sudah begitu, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang terlibat Karhutla. Dengan begitu juga, petani tidak khawatir lagi dalam membuka lahan untuk berladang.

“Membakar untuk membuka lahan pertanian, itu sudah menjadi kearifan lokal dan sudah turun-temurun untuk masyarakat kita. Itu akan sulit dihilangkan, tapi bagaiaman pemerintah harus mencarikan solusinya, agar kearifan lokal itu tetap terjaga dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Salah satu contohnya, dengan membentuk tim tersebut,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, diprosesnya enam petani tersebut mendapat sorotan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Jeffray Edward. Ia menyayangkan dan bahkan merasa kecewa para peladang itu masih tetap diproses secara hukum oleh aparat.

“Ini bagi saya suatu yang mengkahwatirkan untuk para petani kita, terutama masyarakat Dayak,” ujar Jeffray. (*)