JAKARTA, KN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Tanjung Selor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., berbagai tahapan administrasi dan koordinasi pembangunan BPVP terus dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., di Gedung Vokasi Kemenaker RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Asnawi bertemu Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Andri Susila, S.T., M.Si., guna membahas percepatan operasional BPVP serta pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di Kalimantan Utara.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, Pemprov Kaltara berkomitmen mempercepat seluruh proses yang diperlukan agar pembangunan fasilitas pelatihan ini segera terealisasi dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujar Asnawi.
Menurutnya, pembahasan juga difokuskan pada penyusunan program kejuruan yang relevan dengan perkembangan sektor industri strategis yang terus tumbuh di Kalimantan Utara. Hal ini penting agar lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain membahas aspek program pelatihan, Pemprov Kaltara juga menuntaskan salah satu tahapan penting dalam pembangunan BPVP, yakni penyelesaian administrasi legalitas lahan. Dalam kesempatan tersebut, Asnawi melakukan pertemuan dengan Kassubag Rumah Tangga dan Perlengkapan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan BPVP Bulungan, Jagad Prayogo, S.T., M.M.
Pada pertemuan itu, Pemprov Kaltara secara resmi menyerahkan Sertifikat Lahan BPVP kepada Kemenaker RI yang disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan.
“Penyerahan sertifikat dan BAST lahan ini menjadi bukti bahwa seluruh aspek legalitas lahan telah tuntas. Dengan demikian, proses pembangunan fisik dapat dilaksanakan tanpa kendala administrasi,” tegas Asnawi.
Saat ini, pembangunan BPVP masih berada pada tahap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta berbagai persiapan teknis lainnya. Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Kaltara juga telah menyerahkan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) Pemprov Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Kemenaker RI sebagai bahan penyusunan kebutuhan anggaran pembangunan.
Kemenaker RI menargetkan proses tender terbuka pembangunan BPVP Tanjung Selor dapat dilaksanakan pada awal Juli 2026 setelah dokumen RAB selesai disusun. Selanjutnya, pekerjaan fisik pembangunan akan segera dimulai setelah penetapan penyedia jasa melalui proses tender.
Pemprov Kaltara berharap pembangunan BPVP dapat berjalan sesuai jadwal sehingga fasilitas tersebut segera hadir sebagai pusat pelatihan vokasi yang mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat produktivitas masyarakat, serta mendukung kebutuhan investasi dan pembangunan ekonomi di Kalimantan Utara.
Dengan hadirnya BPVP di Tanjung Selor, Kaltara diharapkan memiliki sarana pelatihan yang modern dan terintegrasi untuk mencetak tenaga kerja yang siap bersaing di tingkat regional maupun nasional. (dkisp)
