TANJUNG SELOR, KN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat langkah transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui finalisasi Dashboard Executive dan integrasi data lintas perangkat daerah. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, responsif, serta mampu mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang cepat, tepat, dan berbasis data.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Workshop Finalisasi Dashboard Executive Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/6/2026).
Dalam sambutannya, Denny menekankan bahwa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan salah satu aset paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Menurutnya, kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Tanpa adanya dukungan data yang valid, setiap kebijakan pembangunan yang kita ambil hanya akan menjadi sebuah spekulasi belaka. Karena itu, pengelolaan data harus menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Sebagai provinsi yang berada di kawasan perbatasan dan berperan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kalimantan Utara dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Denny menjelaskan bahwa tantangan utama yang selama ini dihadapi bukan terletak pada minimnya data yang dimiliki pemerintah daerah. Sebaliknya, berbagai perangkat daerah telah memiliki banyak data sektoral. Namun, data tersebut masih tersebar di berbagai aplikasi dan sistem yang berjalan secara terpisah sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Selama ini tantangannya bukan kekurangan data, tetapi bagaimana mengintegrasikan berbagai data yang ada agar dapat digunakan secara bersama-sama dalam mendukung pembangunan daerah,” katanya.
Oleh karena itu, workshop finalisasi Dashboard Executive menjadi tahapan penting dalam memastikan seluruh sistem informasi dan data sektoral dapat terhubung dalam satu ekosistem digital yang terpadu dan saling mendukung.
Dalam kesempatan tersebut, Denny mengungkapkan terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam tahap finalisasi. Fokus pertama adalah penyelesaian integrasi berbagai platform sektoral melalui konektivitas aplikasi layanan perangkat daerah menggunakan sistem Application Programming Interface (API). Integrasi ini diharapkan mampu menghilangkan duplikasi data dan meningkatkan efisiensi pertukaran informasi antarinstansi.
Fokus kedua adalah penyempurnaan Dashboard Executive yang nantinya berfungsi sebagai pusat kendali informasi bagi pimpinan daerah. Melalui dashboard tersebut, gubernur, wakil gubernur, dan jajaran pemerintah daerah dapat memantau berbagai indikator pembangunan secara real time, mulai dari progres program prioritas, capaian kinerja perangkat daerah, hingga penyerapan anggaran.
“Dashboard Executive ini akan menjadi instrumen pemantau kinerja yang cepat dan akurat bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis,” jelas Denny.
Sementara fokus ketiga adalah kesiapan Portal Satu Data Daerah sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Portal ini akan menjadi pusat integrasi seluruh data sektoral yang telah melalui proses validasi dan standardisasi sehingga dapat diakses dengan lebih mudah dan terpercaya.
Menurut Denny, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh aparatur pemerintah. Ia mengingatkan bahwa setiap perangkat daerah harus memiliki komitmen untuk berbagi data secara terbuka, akurat, dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif.
“Ini bukan hanya urusan teknis IT, tetapi tentang bagaimana kita membangun budaya berbagi data yang valid demi pembangunan Kalimantan Utara yang lebih baik,” tegasnya.
Workshop tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kalimantan Utara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., Provincial Lead Program SKALA Kaltara Nurul Affandy, serta para pejabat dan pengelola data dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Melalui finalisasi Dashboard Executive dan penguatan integrasi data lintas perangkat daerah, Pemprov Kaltara optimistis mampu mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan berbasis data guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(dkisp)
