PONTIANAK, KN – Polda Kalimantan Barat mengungkap kasus tindak pidana penjualan anak pada sebuah klinik bersalin di Kabupaten Kubu Raya. 6 pelaku dan uang tunai sebesar 30 Juta yang diduga dipergunakan untuk transaksi diamankan petugas.
Hal ini diungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. Ia menyebutkan anak yang diperjual belikan ini masih bayi, bahkan sang ibu yang melahirkan masih terbaring di kamar bersalin.
“Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekitar pukul 14.00 Wib. Tim Resmob Dit Reskrimum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah klinik bersalin berinsial BM yang berlokasi di Kubu Raya akan ada transaksi penjualan anak” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim langsung mendatangi lokasi dan melakukan rangkaian penyelidikan. Sesampai di lokasi, tim berhasil mendapati beberapa orang yang diduga pelaku yang akan melakukan transaksi penjualan bayi
Kombes Pol Luthfie Sulistiawan juga memberkan peran pelaku dalam transaksi tindak pidana penjualan anak ini.
“Dilokasi klinik bersalin BM tersebut, petugas mendapati seorang perempuan berinsial E dan TA. Dimana E yang akan membeli bayi tersebut dan TA yang membantu untuk mengambil bayi” sebutnya.
Dari tangan 2 pelaku tersebut, petugas mendapatkan uang tunai sebesar 30 Juta yang diakui milik pelaku E yang akan diserahkan kepada ibu bayi.
“Ibu bayi, berinsial J masih terbaring di kamar bersalin. Sedangkan bayi sudah dipegang oleh seorang pengasuh yang sudah berada di dalam grabcar” sambungnya.
Dari lokasi klinik bersalin dan introgasi awal kepada para pelaku, tim melakukan pengembangan dan didapatkan satu nama yang menjadi perantara untuk melakukan jual beli bayi tersebut.
“Pengembangan di lokasi klinik, mengarah ke pelaku lainnya yang berinsial F sebagai perantara. Petugas melakukan pengejaran dan berhasil diamankan di daerah Tanjung Raya II Pontianak Timur” tambahnya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar mengatakan, saat ini para pelaku sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum. Para pelaku terancam dikenakan Pasal 83 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
