SINTANG,KN—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Florensius Ronny mengungkapkan masalah infrastruktur jalan dan jembatan menjadi pekerjaan besar Pemkab Sintang. Minimnya anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum mampu memperbaiki dan meningkatkan jalan dan jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Legislator Partai Nasdem ini menilai, Pemda tidak mampu mengalokasikan anggaran banyak untuk pembangunan jalan dan jembatan. Sementara, porsi APBD dibagi dalam banyak sektor. Ditambah lagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum bisa dimaksimalkan.
“Panjang jalan kita sekitar 2 ribu lebih kilometer. Tentu pemda tidak bisa sendiri. Butuh intervensi dari pemerintah pusat,” kata Ronny.
Terbatasnya anggaran APBD, membuat pemerintah dan DPRD Sintang membuat skala perioritas untuk mengalokasikannya supaya tepat sasaran. Kegawatdaruratan infrastruktur menjadi point utama. “Dalam setiap kali pembahasan APBD, kita terus menyuarakan soal infrastruktur jalan dan jemmbatan. Sebab ini yang jadi harapan masyarakat,” katanya.
Selama 10 tahun duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Sintang, Ronny mengaku hapal betul persoalan dan keinginan yang diharapkan masyarakat. Hanya saja, jika mengandalkan keuangan daerah, hal itu cukup sulit teralisasi.
“’Makanya pemda terus berkomunikasi pada Pemprov Kalbar dan pemerintah pusat, supaya dapat anggaran masuk ke jalan nasional dan juga jalan status provinsi,” jelas Ronny.
Kegawatdaruratan infrastruktur di Sintang mengambat roda perekonomian masyarakat. Apalagi, dari 391 desa yang ada di Kabupaten Sintang jaraknya sangat berjauhan. “
“Luas wilayah kita sama dengan satu provinsi di pulau jawa. Jarak antar desa jauh, kalau menggunakan anggaran APBD yang ada kurang lebih Rp. 1 triliun lebih maka akan lambat memproses pembangunan terutama infrastruktur jalan dan jembatan. Tentu ini butuh perhatian kita semua,” ungkap Ronny.
