Sosialisasi Perda RDTR BWP Industri Sungai Ringin Harus ke Paling Bawah

oleh
Kartimia Marwani

SINTANG, KN – Raperda Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan (RDTR BWP) Industri Sungai Ringin disetujui Fraksi-Fraksi DPRD Sintang menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam pandangan umumnya.

Fraksi Nasdem melalui juru bicara Kartimia Marwani meminta setelah RDTR BWP Industri Sungai Ringin ditetapkan menjadi Perda, instansi terkait harus melakukan sosialisasi hingga ke tingkat paling bawah yakni Rukun Warga (RW). Mengingat peraturan dibuat untuk hajat hidup orang banyak, maka penerapan Perda jangan sampai membuat aspek sosial budaya masyarakat hancur.

Sementara itu, Juru bicara Fraksi PDIP Perjuangan Tuah Mangasih menyakini bahwa, penyampaian Raperda oleh pemerintah telah melalui pengkajian yang matang dan mendalam.

Akan tetapi, untuk mewujudkan Perda yang lebih baik guna mengakomodir kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka rancangan Perda harus dibahas dalam sidang paripurna.

“Sehingga pemerintah daerah memiliki payung hukum yang jelas dan tegas dalam melaksanakan putusan-putusan sebagai pemerintah daerah otonom.

Oleh karena itu, terkait Raperda RDTR BWP Industri Sungai Ringin, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Sintang memerintahkan kepala SKPD dan instansi terkait agar hadir dalam rapat kerja pembahasan seluruh Raperda.

“Selain itu, dalam menetapkan luas kawasan industri harus memperhatikan dampak lingkungan dan harus objektif,” tegas Tuah.

Kemudian, kata Tuah Magasig, dalam menentukan tata ruang, pemerintah harus melibatkan banyak elemen masyarakat disekitar kawasan Idustri Sungai Ringin tersebut.(*)