SINTANG, KN – Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny menghadiri kegiatan musyarawah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Aula Kecamatan Binjai Hulu, Rabu (12/02/2020).
“Saya kagum dengan kecamatan Binjai ini, dalam beberapa tahun terakhir ini Binjai mendapat perhatian khusus dari pemerintah baik di tingkat daerah sampai ke tingkat nasional. Tahun ini saja, dari pemerintah provinsi, Binjai mendapat kucuran sejumlah dana untuk melanjutkan peningkatan jalan poros yang ada, Kecamatan Binjai berpotensi menjadi kecamatan maju di Sintang,” puji Ronny.
Menurut politisi Partai Nasional Demokrat itu juga memberikan pujian kepada aparatur desa dan kecamatan di Binjai Hulu karena menjadi kecamatan yang sudah tertib administrasi kependudukan. Ia menyampaikan bahwa hal ini bisa menajdi contoh bagi kecamatan lain.
Dari 6 kecamatan yang telah dikunjungi selama masa Musrenbang ini, Ronny menemukan persoalan pendataan penduduk menjadi suatu masalah yang belum terselesaikan.
“Untuk tahun 2021, kami usahakan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Kita usahakan agar 1 desa mendapatkan minimal 1 kegiatan pembangunan agar kita jadi kabupaten lebih maju bersama melalui sinergi dalam kerjasama dalam proses pembangunan,” ujar Ronny.
Camat Binjai Hulu, Kusnidar menyampaikan bahwa daerahnya masih ada desa yang agak terisolasi. Di Binjai ada 11 desa dengan 38 dusun secara administratif masih mengalami kesulitan besar dalam proses update adminisitasi pemerintahan karna sinyal komunikasi masih belum merata keberadaannya.
“Simbak yang terdekat saja masih susah sinyal internet. Sementara, tuntutan pemerintah salah satunya updating data secara online. Sehingga kami sering turun ke Sintang untuk mengurus pengisian data pembangunan di Simral (sistem aplikasi.red),” kata Kusnidar.
“Tahun ini kami ada 2 desa yang kami dorong untuk menjadi desa mandiri, Desa Dak Jaya dan Desa Binjai Hulu. Sebagian besar kami masih ada yang terkendala mengenai gedung kantor desa. Dengan adanya kenaikan intensif, kami mewajibkan apartur desa untuk masuk kantor setiap hari, jadi kami berharap regulasi yang membuat kami bisa membangun kantor kerja yang layaklah. Karna dana desa sudah tidak lagi bisa untuk pembangunan fisik jadi kami berharap bisa mendapat perhatian dari para anggota dewan khususnya yang di daerah pemilihan ini,” pungkasnya. (*)
