SINTANG, KN – Tokoh masyarakat Dayak dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Andreas Panglima Asap, menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah pusat untuk melaksanakan program transmigrasi ke wilayah Kecamatan Ketungau Hulu.
Dalam pernyataan tegasnya, Andreas menegaskan bahwa masyarakat lokal tidak membutuhkan program transmigrasi, melainkan pembangunan infrastruktur yang layak.
“Kami menolak keras transmigrasi yang didatangkan dari luar pulau. Warga kami masih banyak yang miskin. Tolong bina dan bantu kami supaya kami bisa beradaptasi dengan pulau-pulau lain. Bangun kami dulu. Kami tidak butuh transmigrasi, tapi butuh pembangunan jalan dan jembatan. Itu yang kami perlukan dari negara,” tegas Andreas, Kamis 17 Juli 2025.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila pemerintah pusat tetap memaksakan program transmigrasi tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi warga lokal, maka perlawanan dari masyarakat adat tidak bisa dihindari.
“Kalau pemerintah pusat memaksa program ini terus bergulir, maka jangan salahkan kami jika kami bangkit melawan,” ujar Andreas.
Lebih lanjut, Andreas menyoroti adanya potensi kesenjangan sosial dalam skema transmigrasi, yang menurutnya hanya akan menambah beban bagi masyarakat lokal yang belum memiliki kemampuan dan daya saing setara dengan para pendatang.
“Program transmigrasi itu sarat dengan kesenjangan sosial. Kami sadar, kami belum mampu bersaing. Oleh sebab itu, bangun dulu kami. Bantu kami secara sosial, pendidikan, dan ekonomi. Itu yang kami perlukan. Kami bukan menolak perubahan, tapi kami ingin pembangunan yang adil,” tutupnya.
Dengan pernyataan ini, Andreas Panglima menyatakan siap berada di garda terdepan bersama masyarakat Dayak Ketungau Hulu dalam menolak segala bentuk program transmigrasi yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat asli daerah.
