SINTANG – Sebagai upaya mewujudkan Open Government Week di bulan Maret, guna mendorong keterlibatan masyarakat dan keterbukaan pemerintah, Wahana Visi Indonesia (WVI) Zona Kalimantan Barat mengadakan diskusi publik bertajuk Partisipasi Anak untuk Meningkatkan Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi di Pendopo Bupati Sintang, Kamis, (14/03/2019).
Acara tersebut di buka langsung oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Sekretaris Bappeda Sekadau, Teresia Lili sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Bupati Sintang, Jarot Winarno, mengatakan, bahwa peran Wahana Visi Indoensia selama ini sudah bertahun-tahun banyak membantu masyarakat sipil dan masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Jarot menjelaskan, bahwa untuk tiga kabupaten yaitu Sintang, Melawi dan Sekadau ini mengadop yang disebut dengan gerakan Open Government.
“Gerakan pemerinathan yang terbuka , dan prinsip menjadi pemerintahan yang terbuka ada empat ,yaitu kesiapan penyelenggara Negara dari aspek infogritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan yang ke empat yang paling penting yaitu membangun Sintang, Melawi, Sekadau gak mungkin hanya pemerintah saja kita perlu bangun kabupaten ini bersama-sama masyarakat, dan kami siap memediasi, memfasilitasi melaksanakan pelibatan publik dari segala perencanaan hingga kegiatan” kata Jarot.
Jarot menambahkan, dengan komitmen yang kita lakukan bersama-sama ini ,saya yakin bahwa secara sengaja kita dari tiga kabupaten ini, bisa melakukan penguatan masyarakat sipil, dan apabila masyarakat sipil kuat, disuatulah factor utama adanya pelibatan publik dan pada akhirnya kita nanti bisa mewujudkan demokrasi yang berkwalitas, mewujudkan pertumbuhan yang inklusif yang dinamakan gerakan Open Government, terang Jarot.
Sementara itu, Area Manager Wahana Visi Indonesia Kalbar Portunatas Tambah mengatakan, sesuai arahan RPJM nasional tahun 2015/2019 pemerintah bertekad memperbaiki pelayanan dasar di sektor di sektor kesehatan, pendidikan , identitas hukum , perlindungan sosial dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan guna mendorong akuntabilitas dititik terdepan layanan menjadi sangat penting, karena dalam beberapa tahun terakhir ini dana pembangunan untuk pembangunan pelayanan dasar propinsi dan kabupaten relatif besar namun tidak diimbangi dengan pencapaian yang baik sehingga dibutuhkan kerjasama, akuntabilitas, transparansi dari kita semua”untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang diutamakan keterlibatan warga dan masyarakat untuk tetap bisa mendukung dan memberikan kontribusi , inilah yang dinamakan akuntabilitas sosial. (*)
