SINTANG – Aksi terorisme di tanah air masih marak terjadi. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dinilai masih kurang greget.
Hal tersebut bukan karena aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri dan TNI, yang kurang bekerja dengan baik. Namun, disebabkan oleh sistem hukum di dalam Undang-Undang (UU) Anti Terorisme yang masih melempem.
Seperti aksi terorisme yang terjadi di tiga gerja dan di polrestabes Surabaya kemarin yang menyebabkan korban jiwa baik dari masyarakat maupun anggota kepolisisn setempat.
Anggota DPRD Sintang Honoratus guntur menyayangkan adanya aksi terorisme tersebut. Menurutnya sudah seharusnya undang-undang terorisme di sahkan secepatnya supaya ada dasar hukum yang kuat untuk menindak orang yang tak bertanggung jawab.
“Saya rasa pemerintah pusat untuk segera merampungkan Revisi UU Anti Terorisme. Sekarang bolanya ada di pusat. Kalau RUU itu disahkan maka akan ada dasar hukumnya untuk memberikan sangsi bagi pelaku,” terangnya.
Atas kejadian ini lanjut Guntur ada beberapa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat akibat adanya aksi teror ini, salah satunya adalah rasa cemas. Dan, itu menjadi tujuan utama dari adanya aksi teror yaitu menyebarkan rasa cemas dan ketakutan di masyarakat,” ujarnya.
Selain rasa cemas, lanjut Honoratus Guntur, dampak yang dirasakan adalah lemahnya perekonomian terlebih lagi di daerah tempat terjadinya tragedi pengeboman tersebut.
“Akan ada banyak tempat bisnis yang takut sehingga memilih untuk vakum hingga aman atau kurangnya minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi daerah tersebut dapat berdampak pada lemahnya perekonomian,” ucapnya.
Peran masyarakat, Guntur juga diperlukan untuk melakukan pencegahan tindak terorisme di Sintang. Antara lain dengan selalu melaporkan ketika ada warga baru atau pendatang di area tempat tinggal, baik warga lokal maupun asing. Sebab, proses masuk terorisme layaknya masyarakat pada umumnya,”tukasnya (red)
