SEKADAU, KN – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sekadau gelar rapat koordinasi dengan Anggota DPRD Sekadau. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Sekadau, Selasa (2/6/2020) kemarin.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan menyebut, bahwa dari Fraksi Partai Gerindra menyoroti anggaran penanganan Covid-19.
Yodi mengharapkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sekadau, dapat merinci dana yang sudah terpakai serta dipergunakan untuk apa.
Selain itu, kepada Dinkes PP dan KB Kabupaten Sekadau, legislator Gerindra ini meminta agar berhati-hati dalam mengumumkan pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Konfirmasi secara internal dulu, mediasi dengan pihak keluarga. Agar tidak menimbulkan polemik. Kalau memang positif, jemput dulu, baru diumumkan,” pinta Yodi.
Yodi juga mengkritisi terkait hasil swab yang menunggu lama sampai berbulan-bulan baru keluar hasilnya.
“Pasien sudah keliaran kemana-mana, hasil swab belum keluar, apakah itu tidak membahayakan keselamatan orang lain yang berinteraksi dengan pasien tersebut” tanya Yodi.
Berkaitan dengan masyarakat di Sungai Asam, kata Yodi, karena sudah ada yang terkonfirmasi positif Covid-19, apa langkah-langkah kedepan supaya mereka lebih proaktif dalam memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 di wilayah tersebut.
“Tolong cepat di buat aturannya, apakah di Lockdown Persial atau bagaimana? karena ini menyangkut keselamatan orang banyak” pinta Yodi.
Bukan hanya mengkritisi terkait anggaran serta hasil swab yang harus menunggu lama, politisi Gerindra ini juga mengkritik soal Bantuan Sosial Tunai (BST).
Menurutnya, bantuan tersebut banyak menumpuk di salah satu desa saja sementara di desa tersebut banyak masyarakat mampu yang mendapatkan bantuan.
“Banyak masyarakat mampu yang punya usaha, punya mobil, rumah mewah, bahkan pegawai di Dinas Sosial ada yang mendapat BST tersebut,” jelasnya.
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra akan menelusuri ke desa-desa siapa-siapa yang mendapat BST tersebut,” kata Yodi.
Sementar itu, kepada Kepala Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Sekadau, Afronius Akim Sehan saat di konfirmasi mengatakan Untuk pegawai Dinsos PP dan PA yang dikatakan menerima bantuan, Afronius membenarkan namun orang yang bersangkutan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan tenaga Honorer di Dinsos PP dan PA.
“Dia merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sekadau Hilir. Itu langsung dibawah Kementerian Sosial. SK dia juga dari Kementerian, honornya juga dari Kementerian Sosial,” jelas Afronius Akim Sehan. (red/as/dd)
