SINTANG, KN – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kusnadi, menyoroti keterbatasan alat berat yang dimiliki pemerintah daerah sebagai salah satu kendala utama dalam upaya perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Menurutnya, selain persoalan anggaran, keterbatasan peralatan seperti ekskavator, grader, dan alat penunjang lainnya menyebabkan proses perbaikan jalan menjadi lambat dan sering kali tertunda.
Kusnadi menjelaskan bahwa alat berat yang dikelola oleh Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sintang jumlahnya masih jauh dari cukup, apalagi untuk menjangkau seluruh wilayah yang memiliki medan berat dan luas geografis yang besar.
“Selain anggaran yang terbatas, alat berat UPJJ yang dimiliki pemerintah daerah juga masih sangat terbatas jumlahnya. Ini yang membuat pengerjaan jalan tidak bisa cepat, harus antre. Kadang harus menunggu giliran berbulan-bulan,” ujar Kusnadi.
Ia menambahkan, kondisi ini menjadi keluhan yang sangat sering disampaikan masyarakat, terutama dari wilayah pedalaman seperti Kecamatan Sepauk dan Tempunak, yang menjadi daerah pemilihannya. Di sana, banyak jalan penghubung antar-desa yang rusak parah, namun tak kunjung diperbaiki karena ketiadaan alat.
“Kita di lapangan sering mendengar keluhan warga soal jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Tapi faktanya memang kita kekurangan alat. Sementara permintaan perbaikan datang dari banyak titik,” tambahnya.
Kusnadi pun mendorong agar pemerintah daerah mulai merencanakan pengadaan alat berat tambahan secara bertahap, agar upaya pemeliharaan jalan bisa berjalan lebih efektif dan merata.
“Ini soal kebutuhan mendesak. Kalau jalan bagus, ekonomi bergerak. Distribusi lancar, hasil pertanian juga bisa cepat sampai pasar. Jadi sudah seharusnya ada perhatian khusus untuk penambahan alat berat,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD, Kusnadi berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, terutama yang menyangkut akses dasar yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan warga di wilayah pedalaman.
