SINTANG, KN – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sintang menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam setiap rapat paripurna di gedung DPRD. Hal ini disampaikan anggota Fraksi Gerindra, Juni, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, Senin (21/7/2025).
Juni menegaskan bahwa kehadiran langsung kepala OPD sangat krusial untuk memastikan komunikasi yang efektif dan efisien antara legislatif dan eksekutif dalam membahas kebijakan daerah. “Ketidakhadiran kepala OPD, yang seringkali digantikan oleh perwakilan atau staf, menghambat proses pengambilan keputusan dan menjawab pertanyaan strategis dari DPRD,” ujarnya. Ia mendesak Bupati dan Wakil Bupati untuk menginstruksikan seluruh kepala OPD agar wajib hadir dalam setiap rapat paripurna.
Lebih lanjut, Juni menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab kepala OPD dalam menghadiri rapat-rapat penting, termasuk rapat kerja dengan DPRD baik di tingkat komisi maupun badan anggaran. “Ketidakhadiran kepala OPD menunjukkan kurangnya keseriusan eksekutif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” tegasnya. Fraksi Gerindra meminta Pemkab Sintang untuk memperketat kedisiplinan internal di lingkungan OPD demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Selain soal kehadiran OPD, Fraksi Gerindra juga menyampaikan sejumlah usulan strategis. Salah satunya adalah penetapan jadwal tetap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak setiap tahun. “Penetapan jadwal yang pasti akan mempermudah persiapan dan memungkinkan kegiatan ini dianggarkan dalam RAPBD,” kata Juni. Hal ini diharapkan dapat mendorong kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak sebagai agenda budaya penting di Kabupaten Sintang.
Fraksi Gerindra juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari retribusi toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. “Bapenda harus memaksimalkan potensi retribusi dari toko-toko modern ini untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sintang,” jelasnya. Peningkatan PAD sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerindra berharap tata kelola pemerintahan daerah ke depan akan lebih profesional, partisipatif, dan akuntabel. “Semua ini demi mewujudkan Kabupaten Sintang yang lebih maju, transparan, dan berkeadilan,” tutup Juni. Usulan-usulan dari Fraksi Gerindra ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemkab Sintang dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan di masa mendatang.
