SINTANG, KN – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Sintang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Opini WTP tersebut termasuk atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Melalui juru bicaranya, Nekodimus, Fraksi Hanura menyebut capaian ini sebagai bentuk konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Keberhasilan mempertahankan WTP selama 13 tahun berturut-turut, menurut Fraksi Hanura, merupakan prestasi yang layak diapresiasi dan dijadikan motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik di masa mendatang.
Namun demikian, Fraksi Hanura mengingatkan bahwa pencapaian administratif seperti opini WTP harus sejalan dengan implementasi anggaran yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Fraksi menekankan pentingnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran, khususnya dalam hal tingkat penyerapan anggaran serta korelasinya dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“WTP adalah capaian penting secara teknis, namun yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan secara maksimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Nekodimus.
Fraksi Hanura berharap Pemerintah Kabupaten Sintang tidak hanya fokus pada pencapaian predikat keuangan, tetapi juga terus memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, agar dapat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara lebih luas dan merata.
Fraksi juga mendorong adanya penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi publik, serta pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagai bagian dari semangat transparansi dan akuntabilitas berkelanjutan.
